jpnn.com - JAKARTA - Komisi Nasional Haji dan Umrah merespons usulan kenaikan biaya haji oleh Kementerian Agama.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp 69.193.733 per orang.
BACA JUGA: Biaya Haji 2023 Makin Mahal, Menag Yaqut Beri Penjelasan, Simak Detailnya
Rerata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp 98.893.909 per orang atau meningkat Rp 514.888 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Komnas Haji dan Umrah menyebut kenaikan biaya haji yang diusulkan Kemenag dalam rapat bersama Komisi VIII DPR semata-mata demi kemaslahatan umat dan keberlangsungan keuangan haji.
BACA JUGA: Kemenag Siap Bahas Biaya Haji 2023 dengan DPR, Ada Peluang Kuota BertambahÂ
"Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik di tanah air maupun di Arab Saudi," kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj di Jakarta, Jumat (20/1).
Menurut dia, kenaikan biaya haji sebagai konsekuensi yang sulit dihindari terutama jika pembandingnyamenggunakan acuan biaya sebelum pandemi Covid-19 pada 2019.
BACA JUGA: Biaya Servis DFSK Super Cab Hanya Rp 6.859, Aman di Kantong
"Biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alkes dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut," ungkap Mustolih.
Menurut dia, rancangan biaya yang diusulkan Menag Yaqut sebagai upaya rasionalisasi, keberlangsungan dan kesehatan keuangan. Sebab, ungkap dia, selama ini subsidike BPIH yang ditopang dari subsidi dana yang berasal dari imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat.
"Maka itu harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi," kata dia.
Namun demikian, Mustolih berharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan dengan melakukan efisiensi menyisir komponen-komponen biaya yang bisa dipangkas tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan penyelenggaraan haji.
Dia juga berharap soal dana haji tidak hanya biaya haji reguler yang disampaikan ke publik, tetapi penyelenggaraan biaya haji khusus yang dikelola travel (penyelenggara ibadah haji khusus). "Juga penting untuk dipublikasikan karena ada ribuan orang menjadi calon jemaah haji khusus," kata Mustolih. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi