jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan isu menambah hari libur bagi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi tiga hari atau dari Jumat sampai Minggu tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan isu ini sama dengan saat pemerintah melempar wacana pemangkasan eselon III dan IV.
BACA JUGA: Surat MenPAN-RB terkait Hari Kerja PNS Usai Libur Lebaran 2019
“Saya menilai ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon III dan IV, lalu dengan artifisial intelijen sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).
"Jadi usul saya pemerintah cerdas sedikit, jangan melompar yang seperti ini yang tidak jelas."
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Libur PNS Tiga Hari Hingga Jokowi Ditantang Tutup Bimbel
Menurut Mardani, kalau Indonesia ini mau maju maka harus memiliki grand design reformasi birokasi, namun belakangan isu yang dilontarkan tidak produktif. Misalnya, sebelum ini dilontarkan isu PNS bisa kerja di rumah, sekarang malah berkembang lagi menjadi tambahan libur. "Buat saya puzzle-puzzle ini jangan dilontarkan satu per satu," jelasnya.
Mardani menjelaskan kalau mau serius lebih baik melakukan pemangkasan jumlah-jumlah kementerian. "Dari awal saya usul kementerian 14 hingga 15 saja," tegasnya.
BACA JUGA: Kabar Baik Bagi Penderita Penyakit Jantung Koroner, Tidak Perlu Pasang Stent
Dia mencontohkan misalnya Kementerian Perdagangan digabung dengan Kementerian Luar Negeri. "Sudah saya usul dari dulu. Jadi miskin struktur kaya fungsi," ujarnya.
Ia mencontohkan Australia tidak ada Kementerian Perdagangan, tetapi semuanya ada di dalam Kemenlu. "Karena memang perdagangan yang banyak (hubungan) keluar," ujarnya.
"Di Kanada, Kementerian Jalan Raya, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Knergi dijadikan satu. Dan itu semua nanti sederhana," katanya.
Ia menjelaskan berbeda dengan Indonesia yang sekarang ini memiliki 34 kementerian, belum lagi jumlah wakil menteri. "Lalu itu mau (tambah) libur (PNS), loh yang bekerja siapa?" ujarnya.
Menurut Mardani, ini bukan pendidikan politik yang baik. Bukan pula pendidikan publik yang baik buat masyarakat.
“Kasihan pemerintah membuang-buang modal sosial. Ini kan Jokowi sudah menang, nah kemenangan itu untuk menyejahterakan masyarakat," kata Mardani mengingatkan.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy