jpnn.com, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan putusan itu, surat keputusan Menkumham Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI tetap berlaku.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatu hanya dari sisi administrasi dan fakta hukum, tidak melihat sisi filosofis dan konstribusi HTI dalam pembinaan bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Puisi Sukmawati, Politikus Gerindra: Kedangkalan Beragama
"Saudara-saudara kami di HTI saya berharap menerima keputusan ini tapi tidak berhenti meneruskan misi dakwah dan pembinaan umat dan bangsa Indonesia," kata Sodik, Senin (7/5).
Dia mengatakan misi HTI harus diformulasikan strategi dan taktik perjuangannya agar lebih sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.
BACA JUGA: Pemerintah Hadirkan Ahli Tata Negara Hadapi Gugatan HTI
"Jika HTI berminat dalam politik sebagai salah satu jalur utama mewujudkan misi khilafah dan khilafah, maka silakan HTI mempertimbangkan untuk menjadi partai politik," katanya.
Dia menjelaskan pertarungan ideologi dan politik zaman Rasullullah SAW, diwujudkan dalam peperangan fisik. Nah, ujar dia, zaman sekarang pertarungan dalam "kolam" demokrasi dengan berbagai bentuk seperti partai, pemilu, pilkada dan lain-lain.
BACA JUGA: Pak JK Ingatkan Pentingnya Kurikulum Terpadu Dakwah
"Di medan ini HTI bisa berkiprah untuk mewujudkan misi khilafah," kata politikus Partai Gerindra, itu.
Sekali lagi, dia mengimbau, teruskan perjuangan mewujudkan cita-cita dan misi HTI dengan strategi yang lebih sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta perundangan lainnya di Indonesia.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Berkuasa, Kok Ulama Diperlakukan Mirip Era Orba?
Redaktur & Reporter : Boy