jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah risiko mundurnya SoftBank dari proyek IKN Nusantara.
Menurut Bhima, mundurnya Softbank memberi sinyal kepada investor bahwa strategi perusahaan fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan.
Selain itu, ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN yang cukup tinggi.
"Apalagi kegaduhan belakangan ini soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see," ungkap Bhima kepada JPNN, Minggu (13/3).
BACA JUGA: Ada Ritual Pengambilan Air & Tanah untuk Kendi Nusantara Bareng Pak Jokowi
Bhima mengungkpakan investasi di IKN butuh kepastian jangka panjang.
"Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," ungkap Bhima.
BACA JUGA: Dorong Ekonomi Digital Indonesia, Erick Thohir Luncurkan INDICO
Di samping itu, faktor perang di Ukraina menambah deretan ketidakpastian global sehingga investor juga membaca risiko inflasi yang tinggi di negara maju yang akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan.
Biaya itu, di antaranya besi baja dan barang material konstruksi.
Hal itu pernah terjadi saat pembangunan ibu kota negara di Putrajaya-Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan.
Naiknya suku bunga diberbagai negara turut meningkatkan biaya dana (cost of fund) khususnya bagi investor yang memiliki rasio utang tinggi.
Dua konsekuensi mundurnya Softbank
Pertama, menurut Bhima jika pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu maka investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari APBN.
"Di tengah target menurunkan defisit di bawah 3 persen pada 2023 maka pemerintah akan mengandalkan keuntungan penerimaan dari komoditas, dan menambah pembiayaan utang baru," jelas Bhima.
Lebih lanjut, yang kedua pemerintah perlu mencari pengganti Softbank Group baik lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi.
"Sayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, sedangkan proses pembangunan IKN segera dimulai," tegas Bhima.
Oleh karena itu, butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor.(mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diminta Melibatkan Masyarakat Lokal dalam Badan Otorita IKN
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Wenti Ayu