Solar Langka, Puan Maharani: Harus Segera Diatasi Agar Tak Ganggu Logistik

Kamis, 31 Maret 2022 – 17:55 WIB
Ilustrasi - Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keamanan pasokan biosolar di sejumlah daerah akhir-akhir ini.

Hal tersebut dilakukan agar tidak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadan dan Lebaran.

BACA JUGA: Ayo, Dukung Sikap Tegas Puan Demi Menyelamatkan Bangsa dan Demokrasi

Mengingat kelangkaan solar bersubsidi diketahui memicu permasalahan berantai di berbagai daerah.

“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi,” kata Puan dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (30/3/2022).

BACA JUGA: Puan Berpeluang Maju Berpasangan dengan Tokoh ini di Pilpres 2024

Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi.

Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan memengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran.

BACA JUGA: Eks Warga Timor-Timur di Bekasi Deklarasi Dukung Ganjar-Puan

Kelangkaan solar bersubsidi pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.

Oleh karena itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar.

“Kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,”tutur politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19.

Namun, dia mengingatkan pemerintah mengenai peningkatan permintaan biosolar menyusul faktor pemulihan ekonomi.

“Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadan,” kata Puan.

Dia menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi.

Menurut Puan, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari.

“Pengawasan penyaluran biosolar harus maksimal. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi," unkapnya.

"Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,” tambah Puan.

Dari beberapa laporan, biosolar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut.

Puan mengatakan, penyalahgunaan dan kebocoran biosolar bersubsidi tidak boleh terulang kembali.

“Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan agar pihak-pihak berwenang tegas.

Dia menyebut, krisis biosolar bersubsisi bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi apabila tak segera diatasi.

“Kuncinya adalah ketat dalam pengawasan distribusi biosolar, sehingga kuota solar bersubsidi bisa tepat sasaran,” pungkas Puan. (jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Solar Langka, Ketua DPD: Penetapan Kuota BPH Migas yang Salah


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler