jpnn.com - KARAWANG - Dibentuknya Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan dipilihnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) diharapkan membawa angin segar bagi nelayan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Karawang, Sahari mengatakan, keberadaan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Men KP Susi seharusnya membawa dampak positif bagi nelayan.
BACA JUGA: Tarif Kereta Api Naik Januari 2015
”Apalagi Menteri Susi pernah jadi bakul ikan pasti tahu kehidupan nelayan. Jangan hanya pengusaha ikan kelas tinggi yang dibela, tapi kami nelayan kecil juga harusnya diperhatikan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Namun Sahari ragu atas komitmen kemaritiman pemerintahan sekarang. Kenaikan harga BBM, sulitnya pasokan solar bagi nelayan di pesisir Karawang dan Subang, ditambah rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya berbuah keresahan bagi nelayan.
BACA JUGA: Konsumsi Pertamax Naik, Premium Turun
”Sebenarnya kami nggak masalah dengan harga solar. Berapa pun, kalau ada pasti dibeli. Tapi ini harganya sudah naik, pasokan buat nelayan malah dikurangi. Saya sudah komunikasi dengan para nelayan di Karawang, Subang sampai Teluk Jakarta, pada sulit mendapatkan solar,” ujarnya.
”Nelayan Pasir Putih juga kesulitan solar dan terpaksa harus mengambil ke SPBU di Cilamaya Wetan, mesti pakai ojek. Karena jaraknya 10 km lebih. Padahal di Pasir Putih ini sudah ada SPBN (Stasiun pengisian bahan bakar nelayan) yang diresmikan Presiden SBY tahun lalu. Tapi mangkrak sampai sekarang,” tandasnya.
BACA JUGA: Menteri ESDM: Indonsia Krisis Listrik
Selain soal pasokan solar yang sulit, masyarakat nelayan di Pasir Putih menghawatirkan dengan rencana dibangunnya pelabuhan ekspor impor manufaktur. Beberapa hal yang dikhawatirkan di anataranya terganggunya ekologi laut karena pencemaran kapal-kapal besar, tentu hal ini akan mengurangi ekosisitem laut.
Kedua, terganggunya areal tangkap ikan nelayan, mengingat kapasitas kapal nelayan Pasir Putih dibawah 3 grosston (GT). Sedangkan berdasarkan peraturan kapal dengan kapasitas di bawah 3 GT hanya boleh berlayar dan menangkap ikan 20 mil dari bibir pantai.
Keluhan lain disampaikan Ijang, ketua Kelompok Kerja Masyarakat Pesisir (KKMP) Karawang. Dia meminta pemerintah untuk memikirkan nasib nelayan ke depan.
”Pemerintah harus mengerti keadaan masyarakat. Apalagi Susi ini katanya dari nelayan juga. Kalau pelabuhan internasional (Cilamaya, Red) dibangun, semuanya mati. Kalau lahannya diganggu bagaimana nasib kami. Otomatis masyarakat nelayan nganggur. Kami nelayan, mau dijadikan kuli angkut pelabuhan Jepang?” tandasnya.
Dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, Menteri KP Susi Pudjiastuti ingin menekankan aspek komersialisasi dalam beragam program yang ditelurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Saya lihat semua program KKP selama ini sudah baik, tapi kita harus masukkan komersialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin Saleh menerima Duta Besar Jepang untuk RI Yasuaki Tanizaki. Selain untuk mengenal lebih dekat, Dubes Jepang juga untuk meminta Menperin agar mempercepat pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang.
"Bagaimana mempercepat Cilamaya (pelabuhan, Red). Cilamaya adalah bagian alternatif dari Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka (Dubes Jepang, Red) mengatakan bahwa sudah diperlukan inisiatif ke arah pembangunan itu," kata Direktur Jenderal Hubungan Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahjana yang mendampingi Menperin. (nel/rko)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemampuan Faisal Basri Diragukan Bisa Berantas Mafia Migas
Redaktur : Tim Redaksi