jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah dihadapkan pilihan yang sulit terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Pasalnya, kedua opsi yang tersedia sama-sama memiliki resiko besar.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Reseach & Consulting, Djayadi Hanan mengatakan, jika Jokowi memilih batalkan pelantikan BG, maka dia akan berhadapan dengan tekanan dari DPR. Dia yakin bahwa DPR akan mempermasalahkan keputusan Jokowi itu.
BACA JUGA: Mantan Kepala BIN Dipanggil Terkait Kasus Abraham Samad-PDIP
"Mungkin dia akan ditanya, interpelasi, hak angket dan sebagainya," kata Djayadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/2).
Situasi ini, tambahnya, berdampak cukup serius mengingat dukungan kepada Jokowi di DPR pada dasarnya sudah lemah. Apalagi, PDIP yang merupakan mesin politik terbesar Presiden RI ke-7 itu justru ngotot ingin BG dilantik.
BACA JUGA: Minta Sengketa Pilkada Tetap Ditangani MK
Namun, lanjut Djayadi, keputusan tetap melantik BG juga memiliki resiko yang sama besar. Resiko yang dimaksud adalah citra Jokowi di mata masyarakat akan anjlok dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dipertanyakan.
"Akibat lanjutannya, program-program pemberantasan korupsi presiden akan selalu jadi kontroversi jika jadi melantik Budi Gunawan," terangnya.
BACA JUGA: Calon Kapolri Jadi Tersangka, Anak Buah Prabowo Salahkan Intelijen
Tapi, tambah Djayadi, yang terpenting sebenarnya adalah Jokowi membuat keputusan secepatnya. Pasalnya, resiko yang dihadapi justru lebih besar lagi jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut.
"Presiden jangan terlalu banyak berpikir, jangan mencari-cari, misalnya tunggu proses hukum selesai, proses hukum yang mana? Sekarang tinggal dihitung saja resikonya secara hukum, politik, pemberantasan korupsi, mana yang dia sanggup (hadapi)," pungkasnya.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merasa Selalu Disalahkan, PDIP: Sakitnya Tuh Di Sini
Redaktur : Tim Redaksi