jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyoroti maraknya penolakan kebijakan zero over dimension and overloading alias ODOL oleh sopir truk maupun pengusaha di berbagai daerah.
Irwan menyebut permasalahan kendaraan ODOL merupakan persoalan lama dan berlarut-larut. Kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan juga terus berlangsung.
BACA JUGA: Lihat Aksi Polisi di Bali Ini Menyetop Truk ODOL
"Bahkan, tiap tahunnya terhitung Rp 43 triliun kerugian negara ditimbulkan oleh ODOL ini. Belum lagi polusi, korban meninggal dari kecelakaan lalu lintas akibat operasional mereka," ucap Irwan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/2).
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pada 2023 Indonesia zero ODOL. Negara-negara lain menurutnya sudah lebih dahulu lepas dari persoalan tersebut.
BACA JUGA: 2.000 Lebih ASN Daerah Ini Terima SK PPPK, Gaji Aman, Alhamdulillah
Irwan menyampaikan penegakan aturan dan penindakan truk ODOL terus didorong melalui perubahan UU Jalan dan UU LLAJ.
"UU Jalan sudah selesai dan tahun 2022 ini kami akan revisi UU LLAJ yang akan lebih tegas lagi untuk sanksi dan penindakan pelanggaran ODOL," beber politikus Demokrat itu.
BACA JUGA: Jaksa Minta Briptu Fikri dan Ipda Yusmin Penembak 6 Laskar FPI Segera Ditahan
Bicara penolakan dari pengusaha terhadap aturan dan kebijakan Indonesia zero ODOL 2023, Irwan menegaskan pelaku usaha harus patuh kepada amanat UU dan peraturan yang ada.
"Tidak boleh menang dan mau untung sendiri sementara negara dan mayoritas rakyat menanggung kerugiannya," kata politikus asal Kalimantan Timur itu.
Untuk mencari solusi atas penolakan itu, Irwan menilai Kemenhub bersama Korlantas Polri, dan Kementerian PUPR bisa memanggil perwakilan pengusaha dan menjelaskan rencana pemerintah ke depan terkait zero ODOL 2023.
Terkait penindakan pelanggar ODOL di lapangan, dia mengingatkan aparat jangan pilih kasih dan tidak berkeadilan.
"Sopir yang merupakan rakyat kecil ditindak atau dihentikan kendaraannya, tetapi pemerintah tidak pernah menyentuh hulunya, para pengusaha pemilik kendaraan, dan pemilik barang," tutur Irwan.
Itu sebabnya, ketua DPD Demokrat Kaltim itu meminta penertiban truk ODOL dimulai dari hulu.
BACA JUGA: Kabar Gembira, Insentif Guru Honorer dan Nakes Non-ASN Bakal Ditambah, Alhamdulillah
"Para sopir jangan jadi korban kepentingan ekonomi para pelaku usaha. Itu harus ditindak penegak hukum kalau ada upaya para pelaku usaha atau pemilik barang mengonsolidasikan sopir untuk demo menutup jalan," ucapnya.
Selain itu, dia meminta pemerintah melakukan perbaikan ke dalam. Sebab, zero ODOL 2023 akan sukses jika diikuti dengan zero pungli dari petugas di lapangan.
"Kemenhub dan kepolisian harus bisa pastikan itu agar berkeadilan juga bagi sopir dan pelaku usaha serta pemilik barang," kata Irwan Fecho. (fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam