jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai transparansi Polda Sumut dalam menangani kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin patut menjadi contoh bagi polda lain.
Sahroni menilai Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak dan jajaran tidak hanya cepat tanggap dalam mengusut kasus itu, tetapi juga menanganinya secara transparan.
BACA JUGA: Kombes Hadi Ungkap Alasan Polisi Jerat Bupati Nonaktif Langkat dengan Pasal Berlapis
Hal itu disampaikan Sahroni menanggapi penahanan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, salah satunya ialah anak kandung Bupati Terbit Rencana.
"Apresiasi kepada Polda Sumut yang telah menahan delapan tersangka, termasuk anak dari Bupati Langkat sendiri," kata Sahroni di Jakarta, Jumat (8/4).
BACA JUGA: Penyebab Kematian Najamuddin Sewang Terjawab, Kombes Komang Ungkap Fakta Ini
Namun, yang disorot politikus NasDem itu dari pengungkapan kasus itu ialah adanya transparansi yang dilakukan oleh Polda Sumut.
Dalam melakukan penyelidikan hingga penyidikan, Irjen Panca Putra melibatkan Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK.
BACA JUGA: Ketua KPK Firli Bahuri: Saya Pastikan Akan Kami Kejar, Tangkap!
"Ini menunjukkan Polda Sumut tidak hanya menjalankan SOP dengan baik dan benar, tetapi juga penuh ketelitian dan kehati-hatian," ucap Sahroni.
Sahroni menyebut langkah proaktif Polda Sumut juga mendapat apresiasi dari lembaga terkait sehingga bisa menjadi contoh baik bagi polda-polda lain di tanah air.
Pria asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu mengaku baru kali ini mengetahui ada penyidikan oleh polda dengan dan mengundang pihak eksternal untuk menjelaskan hasil penyidikan.
"Saya berharap ini bisa menjadi contoh untuk polda-polda lainnya guna meningkatkan nilai transparansi dalam setiap penyidikan, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM," ujar Ahmad Sahroni. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam