jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Hillary Briggita Lasut menyoroti kasus intolerasi yang belakangan terjadi di Indonesia, seperti pelarangan kegiatan beribadah bagi kaum minoritas, serta kesulitan mendirikan rumah ibadah.
Hillary, bahkan menyurati Presiden Joko Widodo, dengan tembusan ke Kapolri, Panglima TNI, Kementerian Agama, Kepala Staf Kepresidenan, Mensesneg, Pimpinan MPR-DPR-RI, dan tembusan ke semua organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan guna mengatasi masalah intoleransi.
BACA JUGA: Istri Prajurit Keluhkan Pelayanan Asabri, Hillary Lasut Bakal Lakukan Ini
Melalui akunnya di Facebook, Hillary Briggita Lasut mencurahkan keresahannya mengenai masalah tersebut.
Dia pun berharap para petinggi mengerahkan aparat untuk menindak tegas para penabur bibit intoleransi di masyarakat.
BACA JUGA: Begini Upaya Hillary Lasut Perjuangkan Nasib Sulastri
"Masyarakat non-mayoritas membutuhkan dukungan dan support," tulis Hillary Briggita Lasut.
Politikus NasDem ini mengimbau para calon presiden agar tidak hanya mencari suara minoritas dan menyebar janji manis saat mendekati pemilu.
BACA JUGA: Hillary Lasut Minta Erick Thohir Hadirkan Program Rumah Milenial di Talaud
Namun, di saat maraknya kasus intoleransi, mereka justri tidak mendengarkan jeritan umat minoritas.
"Tidak ada yang mau mempertaruhkan jabatan dan simpati untuk bertindak tegas, legislatif bisa berkoar, tetapi eksekutif pengambil keputusan," ujarnya.
Dia menghimbau masyarakat agar nantinya memilih pemimpin yang mau bersuara tegas soal intoleransi, menindak tegas dan mengecam segala bentuk pelarangan ibadah.
"Jangan mau tertipu atau ditipu dengan janji manis mereka yang enggan menanggung resiko untuk kepentingan rakyat," lanjutnya.
Hillary berharap para tokoh-tokoh besar yang punya power, yang mengaku berjiwa nasionalis tinggi, dan punya visi besar untuk Indonesia, untuk dapat membuktikan kata-kata indahnya.
Hal itu bisa dilakukan lewat upaya menindak dan mengecam dan mensosialisasikan gerakan anti intoleransi langsung ke titik-titik kejadian, baik secara fisik maupun virtual.
"Mewakili rakyat Indonesia kaum minoritas yang sudah gerah dengan tidak adanya ketegasan dalam penindakan sila pertama,” ujarnya. (jlo/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh