jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini tengah mengusut dugaan praktik monopoli dermaga eksekutif oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan menggali keterangan dari para pelaku usaha penyeberangan swasta di lintasan Merak-Bakauheni.
Adapun pelaku usaha yang telah dipanggil oleh KPPU untuk dimintai keterangan, yakni PT Dharma Lautan Utama (DLU) dan PT Jemla Ferry.
BACA JUGA: Gapasdap: Dermaga 6 Pelabuhan Merak Harus Sesuai Standar Eksekutif
Selain itu, KPPU juga meminta keterangan dari DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).
Langkah KPPU dilakukan menyusul pernyataan keras Bambang Haryo Soekartono (BHS), pemerhati transportasi laut yang juga Ketua Dewan Penasihat Gapasdap.
BACA JUGA: Nissa Sabyan Diminta Segera Klarifikasi Tuduhan Jadi Pelakor
Bambang menilai pelayanan kapal eksekutif selama ini tidak maksimal, tetapi konsumen tidak dapat memilih kapal terbaik dan sesuai standar eksekutif karena dermaganya dimonopoli oleh satu pelaku usaha.
Menurut dia, kapal-kapal di dermaga eksekutif saat ini mayoritas kecil-kecil berukuran 110 meter bahkan ada yang sekitar 80 meter.
BACA JUGA: Kehadiran Rumah Sehat Jadi Tren Selama Pandemi
Kemudian kecepatan rendah rata-rata 13 knot ke bawah sehingga tidak bisa mencapai standar waktu pelayaran 1 jam, dan tidak ada fasilitas seperti eksalator dan lift.
“Dek kendaraan kecil juga sebagian tidak tertutup sehingga kepanasan atau kehujanan, bahkan ada kapal yang sering rusak tapi tetap dioperasikan di dermaga eksekutif,” ungkap Bambang.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini menyayangkan kapal-kapal terbaik seperti yang dimiliki DLU dan Jemla tidak diberikan tempat di dermaga eksekutif yang dibangun menggunakan APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
BACA JUGA: Perkara Tiga Pilar Sejahtera Food Dinilai Sebagai Human Fraud
Padahal, kedua operator swasta tersebut sudah memberikan pelayanan terbaik, terbukti dari berbagai penghargaan yang diterima dari Menhub maupun Presiden.
“Penghargaan itu menunjukkan Presiden menginginkan operator penyeberangan mengoperasikan kapal-kapal terbaiknya untuk melayani masyarakat. Tetapi mengapa penghargaan Presiden itu disia-siakan seolah tidak ada maknanya,” cibir Bambang.
Bambang juga menyayangkan perizinan kapal untuk pindah lintasan ke dermaga 6 terkesan sulit, padahal kapal tersebut sesuai dengan spesifikasi eksekutif untuk menggantikan kapal-kapal yang tidak memenuhi standar di dermaga itu.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marshanda: Gue Difitnah Setahun Lebih
Redaktur & Reporter : Yessy