jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, sedangkan persoalan esensial kenegaraan masih tidak beres.
Salah satu hal mendasar kebijakan negara kepada rakyatnya adalah memenuhi kestabilan pangan dan kebutuhan energi.
BACA JUGA: 3 Tokoh Kaltim Ini Diusulkan Masuk Nominasi Calon Pemimpin IKN Nusantara
Seperti diketahui, RUU Tentang Ibu Kota Negara disahkan dalam rapat paripurna ke-13 DPR RI masa sidang 2021-2022 dan Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak.
“Pemerintah ini mikir yang besar-besar tetapi persoalan kecil belum bisa diatasi,” kata Akmal dalam siaran pers pada Sabtu (22/1/2022).
BACA JUGA: Politikus PAN Ini Usulkan Kriteria Calon Kepala Otorita IKN
Akmal menyebut persoalan yang belum diatasi di antaranya pemerintah belum mampu bayar utang ke BULOG dan kepada PT Pupuk Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang.
Menurut Akmal, utang Bulog kepada Himbara makin menumpuk sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya.
BACA JUGA: Lihat, Ini Bukti TNI Solid, Selamatkan Nyawa 3 Prajurit TNI AD
Politikus PKS ini menjelaskan utang pemerintah kepada Perum BULOG yang hingga kini belum dibayar mencapai Rp 4,5 triliun. Utang ini akibat penugasan BULOG sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi.
Akmal menambahkan untuk pupuk subsidi dari awal tahun kuotanya dikurangi. Bahkan di beberapa daerah, kelangkaan pupuk terjadi sehingga sangat mengganggu mata rantai produksi pangan.
Menurut Akmal, semua daerah kabupaten kota sentra pertanian pangan pun mengeluh persoalan pengurangan dana subsidi pupuk akibat refocusing untuk pemberian jaminan pengamanan sosial (JPS).
“Bagaimana cara berpikirnya pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah berkeinginan menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mananya untuk memindahkan ibu kota negara,” kata Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyarankan agar pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban membayar utang kepada BULOG sebesar Rp 4,5 triliun dan membayar kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp 13,8 triliun.
Semua utang ini akibat penugasan pemerintah kepada lembaga-lembaga ini untuk beras bansos di Bulog dan untuk pupuk subsidi di PT PI.
Menurut Akmal, sebelum berpikir untuk memindahkan Ibu kota Negara, Pemerintah semestinya dapat menyelesaikan persoalan mendasar untuk memperkuat kestabilan pangan nasional, baik dari sisi pengendalian stok dan harga pada bulog maupun memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen pupuk Indonesia.
“Selesaikan dahulu kewajiban utang-utang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibu kota negara,” ujar Andi Akmal Pasluddin.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich