jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.
Permintaan ini disampaikan Sultan menyusul masih adanya kasus penyelewengan pupuk subsidi oleh oknum yang sangat merugikan petani di banyak daerah.
BACA JUGA: Prihatin Isu Skandal Menguncang Ditjen Pajak, Sultan DPD Dorong Kemenkeu Lakukan Ini
Sultan lantas mengutip pernyataan SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana yang mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat. Penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios.
Karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas.
BACA JUGA: Sultan DPD Minta Pemda Mewaspadai Dampak Ancaman La Nina Bagi Petani, Begini Sarannya
Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.
"Manajemen kontrol distribusi yang lemah masih menjadi celah penyalahgunaan pupuk subsidi di daerah," ungkap Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (14/3).
Menurut Sultan, hal ini tentu bisa diminimalisir jika keberadaan petugas penyuluh pertanian di setiap kecamatan dan desa diberikan peran lebih untuk mendata dan mengontrol setiap aktivitas agribisnis petani.
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan aktivitas petani terkait waktu tanam dan jenis komoditi pasti bisa terindentifikasi oleh para penyuluh.
Data inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi kios penyalur resmi untuk menjual pupuk subsidi tersebut kepada petani.
"Artinya rekomendasi penyuluh harus menjadi salah satu syarat bagi petani dalam membeli pupuk subsidi di kios resmi mitra pupuk Indonesia di setiap desa atau kecamatan," terangnya.
Sultan mengatakan penggunaan teknologi khusus seperti chip juga belum tentu efektif untuk mengantisipasi modus para mafia di lapangan.
Lebih lanjut dia menyampaikan selama ini mekanisme pengawasan penyaluran pupuk subsidi hanya dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
Namun dirinya mengaku keberadaan komisi yang notabene dikomandoi para kepala daerah ini belum berjalan seperti yang diharapkan.
"Pencegahan penyelewengan pupuk subsidi juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses saling mengontrol dan mendukung agenda pembangunan pertanian. Di sisi lain, para penyuluh pertanian juga harus diberikan insentif yang cukup oleh pemerintah," ujar Sultan.
Sultan menambahkan penyelewengan dan salah sasaran subsidi pupuk menjadi salah satu alasan di balik dipangkasnya anggaran, jenis pupuk subsidi, serta jenis komoditi oleh pemerintah.
Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan bagi biaya produksi petani.
"Petani dan penyuluh pertanian harus membangun misi pengawasan kolektif dalam proses distribusi pupuk. Jangan sampai ada kesenjangan kepemilikan dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani," pungkas Sultan. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi