jpnn.com, JAKARTA - Tiga organisasi pelajar yang tergabung dalam Aliansi Poros Pelajar Nasional melakukan unjuk rasa di depan kantor DPR/MPR/DPR RI pada Jumat (2/9).
Ketiga organisasi tersebut, yakni Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Al-Washliyah (IPA), dan Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI).
BACA JUGA: Huda Usulkan Pokja Nasional agar Ruang Dialog RUU Sisdiknas Tidak Terputus
Ketua Umum PB PII Rafani Tuahuns mengatakan RUU Sisdiknas yang dirancang pemerintah tidak berpihak pada pelajar.
“RUU Sisdiknas yang diinisiasi pemerintah sedikitpun tidak menyentuh pada urusan hak pelajar,” kata Rafani.
BACA JUGA: Ketum HIMPAUDI Lega Guru PAUD Non-Formal Diakui di RUU Sisdiknas, Dapat Tunjangan
Ketua Umum PP IPA Afriyandi juga menilai RUU Sisdiknas 2022 berpotensi membuka keran komersialisasi di bidang yang makin tinggi.
“Kami khawatir jika sampai RUU (Sisdiknas) ini akan sangat membuka lebar keran dan kesempatan lembaga pendidikan untuk melakukan komersialisasi,” ujar Afri.
BACA JUGA: 3 Kebijakan Kemendikbudristek soal TPG di RUU Sisdiknas yang Diklaim Berpihak pada GuruÂ
Senada dengan dua ketua umum organisasi pelajar, Ketua Umum SEPMI Imaduddin meminta pemerintah tidak terburu-buru membahas RUU Sisdiknas. Dia menyarankan untuk menunda rencana RUU Sisdiknas masuk dalam Prolegnas prioritas 2022.
“Sebaiknya RUU Sisdiknas ini ditunda untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas 2022, karena belum mampu mengakomodasi banyak pihak. Jangan terburu buru,” tegas Imaduddin.
Terakhir, Imad sapaan Imaduddin berharap pemerintah lebih mengakomodasi seluruh pihak yang menjadi bagian dari Sistem pendidikan nasional.
“Kami sangat berharap pemerintah mau mendengar masukan dan kritik dari semua pihak yang menjadi bagian sistem pendidikan, baik pelajar, guru juga orang tua,” kata Imad.
Tolak Kenaikan Harga BBM
Selain menolak RUU Sisdiknas masuk dalam RUU Prioritas Prolegnas 2022, Poros Pelajar juga menyerukan penolakannya terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Saat berunjuk rasa bertajuk 77 Tahun Pendidikan Gagal Merdeka ini, poros pelajar meminta pemerintah menghentikan rencana kenaikan BBM.
“Kami meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM,” kata Ketua Umum SEPMI Imaduddin.
Ketua Umum PP IPA Afriyandi secara tegas menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan berdampak pada meningkatnya pengeluaran orang tua dan siswa.
“Wacana kenaikan harga BBM menurut kami juga tidak tepat dilakukan. Sebab, akan menambah biaya pengeluaran pendidikan bagi orang tua dan siswa,” ujar Afri.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari