jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan dan memperbaiki perekonomian negara.
Pasalnya, perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan, sementara utang luar negeri semakin membludak dari waktu ke waktu.
BACA JUGA: Makin Menggunung, BPK: Muncul Kekhawatiran Terhadap Kemampuan Pemerintah Membayar Utang
Politikus Partai Demokrat itu bahkan menilai pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II 2021 kian memprihatinkan.
“Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB Indonesia. Bahkan, rasionya kini hampir mendekati 42 persen dan banyak rekomendasi IMF yang tidak diikuti," ucap Syarief dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/6).
BACA JUGA: Samsul Bahri Dituntut Hukuman Mati, Begini Kronologis Kasusnya, Ya Ampun
Dia lantas menyodorkan data bahwa utang Indonesia pada 2020 bertambah Rp 1.226,8 triliun dan dan sebesar Rp 1.177,4 triliun selama Januari-Maret 2021. Sehingga, total utang luar negeri RI telah mencapai Rp 6.445 triliun per Maret 2021.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 41,64 persen.
BACA JUGA: Dendy Membandingkan Novel Baswedan Cs dengan Honorer yang Tak Lolos Jadi ASN
"Tahun lalu, rasionya masih 37 persen, lalu merangkak 38,5 persen, dan kini telah mencapai 41,64 persen. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia semakin tidak baik," ucap Syarief.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu bahkan memperkirakan kemampuan negara dalam melunasi utang dan bunganya bakal makin sulit.
"Kemampuan negara membayar utang bersama bunga utang yang tinggi perlu dikaji kembali. Apalagi, tren utang semakin tinggi, sementara penerimaan negara makin berkurang," tuturnya.
Selain itu, politikus kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan tersebut menilai banyak rambu-rambu yang direkomendasikan IMF dilanggar oleh Pemerintah.
“Pemerintah telah menghadapi suatu kondisi di mana defisit penerimaan negara mencapai Rp 219 triliun hingga Juni 2021. Sementara itu, Pemerintah memiliki likuiditas yang rendah sehingga kesulitan membayar kewajiban-kewajiban nya," kata dia.
Oleh karena itu, Syarief mewanti-wanti pemerintah untuk mengelola ekonomi secara baik dan fokus menyelesaikan masalah Covid-19 sembari menguatkan perekonomian nasional yang disebutnya masih resesi.
"Pemerintah harus berhati-hati, sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara. Apalagi, rasio utang Indonesia kemungkinan masih akan terus naik, terutama akibat tekanan Pandemi Covid-19," pungkas Syarief Hasan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam