jpnn.com, BANJARNEGARA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat tidak menjadi golput alias golongan putih atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
Tak hanya itu, legislator dari Dapil Jawa Tengah 7 yang akrab disapa Bamsoet itu juga mengajak masyarakat tidak menjadi golput sebagai golongan pencari uang tunai yang mengharapkan money politic atau 'serangan fajar.
BACA JUGA: Safari Politik ke Purbalingga, Bamsoet Ajak Masyarakat Atasi Berbagai Tantangan
Wakil Ketua Partai Golkar itu mengingatkan keduanya sama-sama tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila yang menekankan nilai dan budaya bangsa, di mana rakyat memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya.
Bamsoet meyampaikan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan di Pemilu 2019 lalu ada sekitar 34,75 juta pemilih atau sekitar 18,02 persen dari total pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.
BACA JUGA: Buka Kongres II Himperra, Ketua MPR Bamsoet Dorong Pemerataan Pembangunan Rumah Rakyat
Angka tersebut sudah menurun dari Pemilu 2014, yang mencapai 58,61 juta pemilih atau sekitar 30,22 persen dari total pemilih terdaftar.
"Di Pemilu 2024, mari kita gunakan hak pilih dengan bijak. Jangan menjadi Golput, karena satu suara sangat menentukan nasib Indonesia di masa depan," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Rabu (13/12).
BACA JUGA: Lantik PAW Anggota MPR, Bamsoet Kembali Ingatkan Jaga Persatuan dan Kesatuan
Dalam Safari Politik hari keenam di Dapil 7 Jawa Tengah, Bamsoet mendatangi masyarakat di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, antara lain Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan.
Total sudah 15 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang didatangi Bamsoet, antara lain Kalibening, Pandanarum, Karangkobar, Wanayasa, Pejawaran, Batur, Pagentan, Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan.
Sebelumnya, Bamsoet juga telah mendatangi seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga (18 kecamatan) untuk melaksanakan Temu Tokoh.
Ketua ke-20 DPR itu juga mengajak masyarakat jangan sampai terpapar golput sebagai golongan pencari uang tunai atau money politic.
Pada Pemilu 2019 lalu, kata Bamsoet, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam salah satu surveinya menemukan bahwa 40 persen responden mengakui menerima uang dari para peserta Pemilu 2019, tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka.
Sementara 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.
Menghadapi Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik mengenai isu politik uang.
"Di dalamnya menempatkan politik uang sebagai salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan Pemilu," jelas Bamsoet.
Bamsoet mengingatkan politik uang sangat berbahaya bukan hanya bagi perkembangan demokrasi melainkan juga bagi perkembangan mental, akhlak, dan karakter bangsa.
Politik uang juga dapat menjadikan demokrasi Indonesia bukan menjadi demokrasi Pancasila, melainkan menjadi demokrasi NPWP (Nomor Piro Wani Piro).
"Jangan sampai mereka yang terpilih dalam Pemilu bukan karena integritas, kredibilitas, maupun popularitas, melainkan karena 'isi tas'. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah hal ini," tegas Bamsoet.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto, serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Banjarnegara. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi