jpnn.com - Seperti yang dikatakan Kepala Humas PT DKI Jakarta, Madya Suhardja, di Jakarta, Selasa (23/9), dalam putusan yang dikeluarkan pada Senin (22/9), PT DKI Jakarta membatalkan putusan praperadilan SP3 BLBI yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di PN Jaksel.
“Pemohon (LSM) itu harus memiliki legal standing (kedudukan hukum), hingga PT DKI Jakarta membatalkan praperadilan yang diajukan pemohon (MAKI),” kata Madya
Dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan, untuk memeriksa banding itu belum sampai ke tataran teknis pada SP3, karena dari legal standing saja pihak pemohon sudah tidak memilikinya.
Ia menjelaskan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menyebutkan posisi orang ketiga, berbeda halnya dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Lingkungan Hidup (LH).
Sebelumnya, majelis hakim PN Jaksel memutuskan penyidikan terhadap Syamsul Nursalim terkait kasus penyimpangan dana BLBI agar tetap dilanjutkan Kejakgung.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilkan pemerintah melalui jaksa agung terkait diterbitkannya SP3 terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana BLBI, Syamsul Nursalim pada 13 Juli 2004 silam
BACA JUGA: Nilai Hakim Tak Adil, Urip Banding
(rie/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Segera Tentukan Nasib Kapolresta Pasuruan
Redaktur : Tim Redaksi