jpnn.com, PASBAR - Puluhan aktivis mahasiswa dan anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Pasbar melakukan demonstrasi ke kantor bupati setempat, Senin (24/9).
Kedatangan mereka ini dimaksudkan agar persoalan agraria dan harga sawit dapat normal.
BACA JUGA: Tersandung Kasus Korupsi, Mantan Kalapas Pasbar Ditahan
"Kedatangan kami ini berkaitan dengan Hari Tani Nasional ke-55. Kami ingin agar ada penyelesaian konflik tanah dan melaksanakan reforma agraria sebagai bentuk pemenuhan hak-hak petani."
“Kemudian kami juga ingin harga sawit kembali normal, karena beberapa bulan belakangan ini harga sawit anjlok di Pasbar," kata Ketua Serikat Petani Indonesia Pasaman Barat, Januardi saat menyampaikan orasinya di halaman kantor bupati setemoat, Senin (24/9).
BACA JUGA: Bupati Ingatkan Pimpinan Ponpes di Pasbar
Dikatakan, ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan, yakni itu meminta Pemkab Pasbar melaksanakan reforma agraria sehati dalam rangka pemenuhan hak asasi petani, selesaikan konflik agraria di Pasaman Barat secepatnya dan cabut perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang bersengketa dengan petani.
Kemudian tolak perpanjangan HGU yang bersengketa dengan petani dan bagikan tanah terlantar kepada petani. Selanjutnya hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap pejuang petani dan masyarakat adat dalam menuntut keadilan atas hak-hak keperdataannya oleh penegak hukum.
Mendesak Pemkab Pasbar segera membentuk tim penyelesaian konflik agraria dengan kewenangan yang kuat untuk dapat menyelesaikan konflik tanah di Pasbar dengan melibatkan petani atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai perwakilan petani.
Dia menambahkan berdasarkan Keputusan Presiden Tanggal 24 September 1960 yang merupakan hari lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria yang meletakkan dasar-dasar bagi penyelengara yang akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi.
Salah satu perwakilan mahasiswa, Riski, berharap kepada pemerintah agar secepatnya menyelesaikan konfik agraria dan menekan pihak terkait agar harga kelapa sawit bisa kembali normal.
"Saya dan rekan mahasiswa lainnya juga anak petani. Kini kami tertekan, karena akibat anjloknya harga sawit kami tak bisa membayar uang kuliah. Bahkan untuk kebutuhan makan saja sangat susah saat ini. Kepada pemangku kepentingan diminta agar mampu menstabilkan harga sawit di Pasbar. Karena masyarakat juga sudah resah. Sebab saat ini harga sawit masih berkisar Rp600 sampai Rp900 perkilogramnya," jelasnya.
Setelah para pengunjuk rasa menyampaikan orasi di halaman kantor bupati, mereka diajak Sekretaris Daerah melakukan pertemuan di ruangan Sekda Andrinaldi.
"Kami akan berupaya menyikapi tuntutan massa dengan cara mencari jalan keluarnya. Sebenarnya bebarapa tuntutan sudah dilakukan, termasuk pembentukan tim dan memfasilitasi persoalan konflik agraria yang ada di Pasbar," kata Andrinaldi.
Pantauan Padang Ekspres, pelaksanaan unjuk rasa itu berjalan aman dan tidak anarkis. Sejumlah pihak kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI ikut serta mengamankan unjuk rasa di halaman kantor bupati tersebut.
Setelah menyampaikan tuntutannya kepada bupati, lalu be beberapa orang diutus dari perwakilan massa untuk bermusyawarah di ruang kantor sekda setempat, guna mencari penyelesaian masalah lahan ini.
Setelah melakukan dialog sekitar satu jam bersama sekdadan jajarannya massa membubarkan diri dan melanjutkan aksi ke kantor ATR/BPN dan Kantah Pasbar.(roy)
Redaktur & Reporter : Budi