jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai kegagalan negara Sri Lanka membayar utang kepada China harus menjadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia.
Pasalnya, istilah jebakan utang China kembali ramai setelah Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terparah dalam sejarahnya.
BACA JUGA: Sodiq Amin
Negara berpenduduk 22 juta jiwa itu dinyatakan tidak mampu membayar utang luar negerinya, bahkan rasio utang Sri Lanka naik drastis dari 42 persen di 2019 menjadi 104 persen di 2021.
Menurut Bhima, salah satu penyebanya karena beban pengeluaran selama pandemi, utang infrastruktur dan kegagalan mengatasi naiknya harga barang atau inflasi.
BACA JUGA: Peringati KAA, LaNyalla Ingatkan Kasus Sri Lanka yang Terjerat Utang
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) itu mengatakan ketergantungan akut Sri Lanka pada utang dimulai pada ekspansi proyek infrastruktur yang tidak masuk akal secara ekonomi.
Misalnya, Pelabuhan Hambantota dengan kerjasama utang dari China direncanakan menjadi hub pelabuhan internasional yang memuat kapal kapal kargo besar.
BACA JUGA: Jebakan Utang
"Proyek tersebut masuk dalam OBOR (One Belt One Road) tahun 2017-2019. Faktanya, proyek pelabuhan Hambantota tidak sesuai rencana," ujar Bhima kepada JPNN.com, Senin (18/4).
Selain itu, pemerintah Sri Lanka kesulitan membayar pokok dan bunga utang mega-proyek dan akhirnya membuat China menguasai konsesi pelabuhan Sri Lanka hingga puluhan tahun.
Selain itu, Indonesia juga menjadi penikmat utang dari China.
Mengutip data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Februari 2022, China adalah pemberi utang terbesar keempat buat Indonesia, bersama dengan Singapura, Amerika Serikat (AS), dan Jepang.
Periode Februari 2022, ULN Indonesia dari China tercatat USD 20,78 miliar atau naik 0,76 persen dari bulan sebelumnya. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dinasti Politik Rajapaksa di Sri Lanka Terancam Ambruk, Apa Penyebabnya?
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Wenti Ayu Apsari