jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemulihan ekonomi tak dapat terlaksana jika hanya mengandalkan APBN, karena beban yang harus ditanggung akibat pandemi Covid-19 terlalu berat.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, bersama pemangku kepentingan terkait yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) terus bersinergi, tak hanya untuk memulihkan perekonomian namun juga membuat ekonomi nasional menjadi lebih kuat.
BACA JUGA: Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal I 2021 Masih Terkontraksi, Kok Bisa?
“Ini adalah bagian yang saling melengkapi, instrumen APBN kemudian Pak Gubernur BI dengan moneter, OJK dan kemudian reformasi di bidang struktural agar Indonesia tidak hanya pulih namun bisa tumbuh kembali secara kuat dan lebih baik,” ujar Sri Mulyani saat talkshow bertajuk Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, Kamis (25/3).
Dia menjelaskan, tantangan pada 2021 adalah mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui kerja sama dengan sejumlah stakeholder.
BACA JUGA: Sri Mulyani Beberkan Penerimaan Negara Tumbuh 0,7 Persen, Ini Perinciannya...
“Dengan kerja sama yang luar biasa ini, kami bisa menahan ekonomi agar tidak mengalami kontraksi sangat dalam walaupun di kuartal dua tahun lalu tidak terhindarkan. Indonesia mencapai kontraksi di atas lima persen, namun kuartal ketiga, keempat sudah mulai pulih kembali,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi pada 2020 perlu diakselerasi pada tahun ini.
Menurut dia, agar tercipta kesempatan kerja dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam suasana seperti ini pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen APBN, Presiden bahkan dengan Menko Perekonomian terus melakukan dukungan untuk reformasi di dalam kegiatan investasi. Makanya undang-undang Omnibus Cipta Kerja menjadi sangat penting,” ujar dia.
Lebih lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan masyarakat dan dunia usaha memegang peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun, kata dia, akan terus memonitor dan menyesuaikan berbagai kebijakan sesuai dinamika di masyarakat.
“Yang paling penting adalah masyarakat bisa ikut menjaga Covid-19-nya dan dunia usaha mulai punya confidence untuk bangkit kembali,” tegas dia.
Sebagai informasi, penanganan kesehatan pada 2021 masih menjadi fokus utama pemerintah. Anggaran yang digelontorkan pemerintah pun juga meningkat yakni Rp 309,6 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 2019 sebesar Rp 113 triliun.
Rinciannya, anggaran untuk testing dan tracing sebesar Rp 9,3 triliun, biaya perawatan Rp 32,3 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 7,2 triliun, program vaksinasi Rp 36 triliun, dan komunikasi sebesar Rp 1,2 triliun.
Kendati demikian, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2021 berada pada kisaran 4,5 hingga 5,3 persen.
"Jauh lebih baik dari tahun lalu minus 2,07 persen," ujar Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia