Sri Mulyani Beberkan Belanja Negara Hingga Maret 2021 Tumbuh 15,6 Persen

Jumat, 23 April 2021 – 09:39 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara hingga akhir Maret 2021 tumbuh 15,6 persen (yoy). Foto: Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara hingga akhir Maret 2021 tumbuh 15,6 persen (yoy).

Dia memerinci belanja tersebut sebesar Rp 523 triliun atau 19 persen dari target APBN yaitu Rp 2.750 triliun.

BACA JUGA: Azis Syamsuddin: 17 Item Produk bisa Dibuat di Dalam Negeri, APBN Hemat Rp 225 Triliun

“Kuartal I ini belanja negara mencapai Rp 523 triliun atau tumbuh 15,6 persen jadi terlihat APBN bekerja luar biasa keras,” kata dia dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menjelaskan realisasi belanja Rp 523 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 350 triliun yang terdiri dari belanja K/L dengan kenaikan sebesar 41,2 persen dan belanja non K/L tumbuh sebesar 9,9 persen.

BACA JUGA: Seskemenpora Gatot Lantik Pejabat Fungsional Tertentu dan Pranata Keuangan APBN

"Untuk belanja K/L meliputi belanja barang Rp 63,5 triliun atau naik 81,6 persen dari realisasi periode sama tahun lalu Rp 35,1 triliun yang terkontraksi 6,9 persen dari Maret 2019," kata dia.

Lebih lanjut, dia memaparkan, realisasi belanja barang sebesar Rp 63,5 triliun itu memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat yaitu meliputi program vaksinasi sebanyak 8,1 juta dosis pada tahap I dan 2,7 juta dosis pada tahap II dengan total dosis vaksin 17,2 juta per 20 April 2021.

BACA JUGA: Defisit APBN Februari Capai Rp 63,6 Triliun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Kemudian 99 ribu pasien Covid-19 mendapat biaya perawatan Rp 6,9 triliun, sebanyak 6,6 juta pelaku usaha mikro mendapat bantuan Rp 7,9 triliun, sebanyak 3,4 juta siswa sekolah swasta di bawah Kemenag menerima BOS senilai Rp 3,7 triliun, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jaringan Rp 1,1 triliun.

"Belanja K/L juga terdiri dari belanja modal yang terealisasi Rp 34,2 triliun atau naik hingga 186,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 12 triliun," ujar Sri Mulyani.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, belanja modal ini memberikan manfaat kepada masyarakat antara lain pembangunan bendungan dengan progres 44,37 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp 7,1 triliun.

"Pembangunan jaringan irigasi dengan progres 16,47 persen dari target pembangunan 600 kilometer dan rehabilitasi yang terealisasi 18,34 persen dari target 3.900 kilometer," kata dia.

Pembangunan jalur kereta api dengan progres 39,66 persen dari target 236,66 km senilai Rp 0,2 triliun, pembangunan jalan 43,87 kilometer senilai Rp 0,4 triliun dan pembangunan jembatan 1.799,8 kilometer senilai Rp 0,1 triliun.

Sementara, untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp 55 triliun atau tumbuh 16,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 47,2 triliun dan telah mampu memberikan beragam manfaat bagi masyarakat meliputi pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin peserta PBI JKN Rp 11,5 triliun.

Sri Mulyani melanjutkan, pemberian sembako kepada 15,93 juta KPM senilai Rp 11,6 triliun, penyaluran bansos tunai kepada 9,59 juta KPM senilai Rp 10,2 triliun, pemberian bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM senilai Rp 12,9 juta, pemberian KIP kuliah kepada 782 ribu mahasiswa Rp 3,5 triliun, dan penyaluran PIP kepada 9,8 juta siswa senilai Rp 5,2 triliun.

Belanja subsidi meningkat 14,3 persen yaitu Rp 21,4 triliun dari Rp 18,7 triliun pada periode sama tahun lalu yang mengalami kontraksi hingga 14,3 persen sedangkan belanja lain-lain terealisasi Rp 9,2 triliun atau naik 1.942 persen dari periode sama 2020 Rp 0,4 triliun.

"Belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 172,96 triliun atau naik 0,9 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 174,2 triliun," ujar Sri Mulyani.

Realisasi TKDD tersebut terdiri dari DBH Rp 30,03 triliun, DAU Rp 104,02 triliun, DAK Fisik Rp0,07 triliun, DAK NF Rp 27,95 triliun, DID Rp 0,12 triliun, Otsus dan DIY Rp 0,2 triliun, serta Dana Desa Rp 10,56 triliun. (antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler