jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 bisa mencapai 5,3 persen.
Itu dia katakan usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5), terkait rancangan APBNP 2017 yang sedang disusun untuk disampaikan ke DPR.
BACA JUGA: Sri Mulyani: Saya Kecewa Betul
Sri menyebutkan, meski target pertumbuhan ekonomi tetap antara 5,1-5,3 persen dengan kuartal pertama sekitar 5,01 persen, maka untuk bisa mencapai 5,3 persen, pertumbuhan harus lebih tinggi di kuartal 2,3,4, yakni sekitar 5,4 persen.
"Ini adalah suatu tantangan yang tidak mudah," ucap Sri.
BACA JUGA: Produsen Terigu Kelebihan Kapasitas Produksi
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, perubahan dalam APBN yang cukup besar adalah perubahan dari sisi pendapatan negara.
"Revisi harga minyak, rata-ratanya saat ini sudah mencapai USD 50 per barel, dari harga minyak asumsi di APBN adalah USD 45 per barel," tuturnya.
BACA JUGA: Menkeu: Yang Paling Penting Kita Dapat Membangun Proyek Dengan Efisiensi
Namun dari sisi cost recovery diperkirakan akan terjadi sedikit kenaikan. Sementara itu dari hasil evaluasi pelaksanaan tax amnesty dan proyeksi penerimaan perpajakan untuk 2017 diperkirakan masih ada beberapa tekanan dari sisi penerimaan.
"Tidak setinggi dari apa yang dibayangkan pada saat menyusun APBN di mana pertumbuhan pajaknya berdasarkan APBN 2017, dan dengan penerimaan 2016 itu asumsinya ada pertumbuhan 16 persen. Ini mungkin akan hanya sekitar 13 persen," jelas Sri.
Dari hasil asumsi tersebut, maka secara total APBN 2017 akan mengalami kenaikan penerimaan dari harga minyak. Tapi ada penurunan dari penerimaan pajak.
"Secara total mungkin ada net sekitar Rp 15 triliun," imbuh dia.
Dia menambahkan, Kementerian Keuangan akan menyusun APBNP 2017 sesuai arahan Presiden Joko Widodo, utamanya mendukung program prioritas. Kemudian, kementerian/lembaga harus menyisir kembali belanja barang karena realisasinya di APBN 2017 lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
"Umpamanya untuk perjalanan dinas dan lain-lain. Kami memerkirakan ada sekitar Rp 16 triliun yang bisa disisir dari belanja barang yang nanti akan dialokasikan bersama-sama kenaikan yang tadi Rp 15 triliun," kata Sri Mulyani.
Jumlah Rp 31 triliun ini akan direlokasikan untuk belanja prioritas. Hingga saat ini, pemerintah masih menyusun RAPBNP 2017 dan akan disampaikan ke DPR pada awal Juli 2017.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerek Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Andalkan Surat Utang
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam