jpnn.com - JPNN.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hasil riset JPMorgan Chase Bank NA berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang bisa mengganggu ekonomi domestik.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah telah mengevaluasi hubungan kerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk JP Morgan.
BACA JUGA: Tidak Masalah Putus Kerja Sama Dengan JPMorgan
Prinsip yang ditimbang adalah profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas dari keseluruhan hasil kerja sama.
Dia menegaskan bahwa kerja sama juga harus saling menguntungkan.
BACA JUGA: Kemenkeu Hentikan Kerja Sama Dengan JPMorgan
’’Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama karena menganggap ini akan menguntungkan untuk kita dan partner kita, serta harus dilakukan secara simetris,’’ ujar Sri dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Selasa (2/1) kemarin.
’’Kami menghormati seluruh produk yang dilakukan siapa pun lembaga riset dari sisi akurasi, kredibilitas, dan metodologi assessment-nya. Makin besar namanya, dia makin memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas dan kemampuan untuk ciptakan confidence,’’ imbuhnya.
BACA JUGA: Kemenkeu Putus Semua Hubungan dengan JPMorgan
Dia menjelaskan, perekonomian suatu negara didorong faktor fundamental dan psikologis.
’’Yang punya nama besar (JPMorgan) memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan psikologis positif, bukan yang misleading,’’ jelas dia.
Ani menegaskan, pemutusan kontrak kerja sama dengan JPMorgan memberikan sinyal kepada seluruh stakeholder bahwa pemerintah Indonesia ingin menjalin kemitraan yang saling menghormati.
Sebab, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai kebijakan sehingga fundamental ekonomi Indonesia bisa cukup baik.
Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistiyaningsih menuturkan, langkah pemerintah tersebut sudah tepat.
Dia juga menganggap hasil riset JP Morgan itu tidak kredibel.
Dia mencontohkan, Brasil yang iklim politiknya bermasalah dan pertumbuhan ekonominya masih minus hanya diturunkan satu peringkat.
Begitu juga Rusia yang peringkatnya justru di-upgrade. Dari sisi fundamental ekonomi, Indonesia cukup baik kalau dibandingkan dengan dua negara tersebut.
’’Menurut saya, bagus ya pemerintah menunjukkan sikap. Alasan menurunkan sampai dua knots itu perlu diperjelas. JPMorgan tidak kasih penjelasan. Jadi, tidak fair,’’ ujarnya.
Lana mengungkapkan, ketika Menkeu Bambang Brodjonegoro masih menjabat, JPMorgan juga telah mendapatkan peringatan karena melakukan riset yang tidak kredibel terhadap Indonesia.
Kali ini, pemerintah pun memutuskan bersikap tegas terhadap JPMorgan.
Dia juga meyakini, pemerintah tidak akan banyak dirugikan dengan pemutusan hubungan kerja sama tersebut.
’’Justru dia (JPMorgan) yang bakal alami kerugian. Karena besar lho dari Indonesia itu dan kita termasuk yang surat utangnya menarik di pasar global,’’ terangnya. (ken/c14/sof)
Redaktur & Reporter : Ragil