jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengumumkan penghentian penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya dan anak usahanya PT Yekape.
Penghentian pengusutan itu dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang ditandatangani Kepala Kejati Jatim Mohamad Dofir.
BACA JUGA: KPK Periksa Sekjen DPR terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Heli di Kemensetneg
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Rudi Irmawan menjelaskan perkara yang di-SP3 itu adalah dengan nomor Krim 2246 15/12/2020.
"Kami sudah sangat maksimal melakukan penyelidikan. Hingga kemudian diperoleh kesimpulan bahwa dugaan kasus ini tidak cukup bukti dan harus dihentikan," kata Rudi kepada wartawan di Surabaya, Jumat (29/1).
BACA JUGA: D Tewas Ditembak Polisi, Mapolsek Diserang, Polda Sumbar Turun Tangan
Rudi menjelaskan, seluruh aset YKP Kota Surabaya yang totalnya mencapai Rp 10 triliun dalam perkara ini telah dikembalikan ke negara.
Selain itu, kepengurusan YKP yang baru kini ditangani pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
BACA JUGA: Pendukung Jokowi Disikat Bareskrim, Indriyanto Seno Adji Beri Komentar Begini
"Jadi unsur kerugian negaranya tidak ada. Namun tidak menutup kemungkinan kasus ini bisa dibuka kembali bila ada novum atau bukti baru," jelas Rudi Irmawan.
Dugaan penyelewengan YKP/ PT Yekape berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mengatur kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan.
Nyatanya, ketua YKP sejak awal terbentuk di 1951 selalu dijabat oleh wali kota Surabaya.
Tercatat hingga 2001, saat wali kota Surabaya dijabat Soenarto, mengacu Undang-undang Otonomi Daerah, menunjuk Sekretaris Daerah M Yasin sebagai Ketua YKP.
Tetapi, pada 2002, Wali Kota Soenarto kembali menunjuk M Yasin sebagai ketua YKP, serta Mentik Boediwijono cs sebagai pengurusnya.
Selanjutnya mereka diduga memprivatisasi YKP demi mengeruk keuntungan pribadi tanpa pernah lagi menyetor keuntungan dari berbagai usahanya ke kas Pemkot Surabaya, sampai sekarang.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam