Ssstt... Ada Surat Teguran dari Papa Novanto untuk Ical soal Ahok

Selasa, 15 November 2016 – 12:38 WIB
Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Sebuah surat DPP Partai Golkar dengan tanda tangan ketua umumnya, Setya Novanto beredar di kalangan wartawan. Surat bernomor B-834/GOLKAR/XI/2016 bertanggal 9 November 2016 itu ditujukan ke Aburizal Bakrie selaku ketua dewan pembina (Wanbin) partai berlambang beringin hitam itu.

Isi surat itu bernada teguran. Yakni terkait jumpa pers Dewan Pembina Golkar menyikapi unjuk rasa Aksi Bela Islam II pada 4 November lalu yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok diadili karena diduga menodai agama.

BACA JUGA: KPK Panggil Wamenkeu Terkait Kasus e-KTP

"Setelah mencermati pernyataan pers Dewan Pembina DPP Partai Golkar yang disampaikan pada 8 November 2016, DPP Partai Golkar langsung menggelar rapat harian terbatas dalam rangka merespons pernyataan pers tersebut dan disepakati untuk disampaikan hal-hal berikut," ujar Novanto di awal surat itu.

Ada empat poin yang disampaikan Novanto dalam suratnya ke Wanbin Golkar. Pertama, Setnov -sapaan Setya Novanto- saat menyampaikan pidato politik pada peringatan HUT Golkar ke-52 di Surabaya, 6 November lalu sudah memberi penjelasan untuk merespons aksi unjuk rasa 4/11.

BACA JUGA: Ahok Tersangka? Ruhut: Belanda Masih Jauh

Berikutnya, DPP Golkar menilai pernyataan pers Wanbin yang dipimpin Ical dan disiarkan langsung di salah salah satu stasiun TV itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab hal itu dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar Pasal 25 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 21.

BACA JUGA: Ckckck..Bupati Sabu Raijua Kerahkan Massa untuk Halangi KPK

"Juga bisa mengganggu keharmonisan antara DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina yang selama ini telah berjalan dengan baik," tulis mantan ketua DPR yang lengser karena kasus Papa Minta Saham itu.

Novanto di bagian akhir suratnya juga menyampaikan harapan agar hubungan DPP Golkar dengan jajaran Wanbin ke depan tidak hanya berjalan harmonis sesuai aturan organisasi, tetapi juga harus lebih produktif.

Hanya saja, Ketua DPP Golkar Nurul Arifin saat ditanya soal surat itu mengaku tidak mengetahuinya. "Coba tanya ke kesekjenan saja yang mengeluarkan surat itu," katanya melalui sambungan telepon.

Terpisah, Wakil Ketua Wanbin Golkar Theo L Sambuaga yang ikut dalam pertemuan pada 8 November juga mengaku tidak mengetahuinya. "Saya belum tahu itu,” katanya.(fat/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Loyalis Anas: Sutradaranya Pak SBY


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler