jpnn.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur (Jatim) termasuk daerah penerima dana bantuan sosial (bansos) terbanyak dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Di antaranya bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Ternyata, banyak masalah dalam penyaluran bantuan dua program tersebut.
BACA JUGA: Jokowi Saksikan Langsung Warga Tarik Duit PKH
Kemensos turun untuk menghimpun berbagai persoalan itu. Kepala Biro Humas Kemensos Akifah Elansary berharap media ikut turut memantau penyaluran berbagai bansos tersebut.
"Sebab, media kan memang punya fungsi kontrol. Kami ingin mendapatkan input soal masalah-masalah penyaluran bantuan sosial," katanya saat berkunjung ke kantor Jawa Pos di Graha Pena Surabaya.
BACA JUGA: 2019, Pemerintah Targetkan 800.000 KPM Tergraduasi
Dalam kesempatan itu, Akifah memerinci sejumlah persoalan penyaluran bantuan sosial. Misalnya PKH. Program yang diluncurkan pada 2007 tersebut selama ini kerap mengalami kendala penyaluran dan pengawasan.
Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk di Jatim tak sedikit, sekitar Rp 8 miliar. Atau kira-kira 20 persen dari total anggaran PKH se-Indonesia.
BACA JUGA: Ahli Waris Korban Banjir di Jeneponto Terima Santunan dari Kemensos
Dalam praktiknya di lapangan, penyaluran bantuan itu belum tepat sasaran. Salah satu penyebabnya adalah database keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak up-to-date.
Menurut Akifah, salah satu syarat penerima PKH adalah warga sangat miskin. Nah, faktanya, tak semua KPM masuk kategori warga sangat miskin.
Persoalan penyaluran PKH lainnya terletak pada pengawasan. Ini berkaitan dengan sumber daya tenaga pengawas pendamping.
Di beberapa kota ada kasus tenaga pengawas pendamping tak menjalankan peran dengan baik. Ada juga persoalan tenaga pengawas pendamping yang tak menguasai wilayah kerjanya.
Selain penyaluran dana PKH, Kemensos terus memantau persoalan-persoalan BPNT. Pada penyaluran BPNT, Kemensos menemukan masalah pelaksanaan sistem dan verifikasi data peserta.
BPNT sendiri diberikan kepada KPM tiap bulan. Mekanismenya menggunakan kartu elektronik. "Karena menggunakan sistem elektronik, ada banyak KPM yang tidak paham. Sebab, mereka kan ada di desa-desa. Di balik gunung-gunung," ujarnya.
Tak sedikit KPM yang menyerahkan begitu saja kartu aksesnya kepada tenaga pengawas pendamping. "Bahkan, ada yang memberikan pin dan password segala. Padahal kan rentan diselewengkan," imbuhnya.
Kemensos kini mulai mencarikan formula yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan penyaluran dana sosial tersebut.
Salah satu yang terbaru ialah menggandeng Polri dalam hal pengawasan di daerah-daerah. Kemensos kini tengah menyiapkan memorandum of understanding (MoU)-nya.
Dalam kerja sama itu Kemensos berharap bantuan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau bhabinkamtibmas.
"Sebab, personel bhabinkamtibmas itu kan sangat menguasai wilayahnya. Nah, mereka kami libatkan untuk membantu pengawasan penyaluran bantuan," terangnya.
Di samping itu, pelibatan Polri diharapkan bisa menekan fraud. "Selain Polri, kami berharap bantuan media untuk turut mengawasi," tuturnya. (jar/c9/gun/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Kades Bantar Jaya Soal Isu Kualitas Beras BPNT
Redaktur & Reporter : Natalia