Ssttt... Papa Novanto Dikabarkan Tunjuk Dua Bekas Napi Jadi Pengurus Golkar

Rabu, 25 Mei 2016 – 16:06 WIB
Foto/ilustrasi: dokumen JawaPos.Com

jpnn.com - JAKARTA - DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Setya Novanto hingga belum resmi mengumumkan struktur kepengurusan baru di partai berlambang beringin hitam itu. Namun, sejumlah nama yang diplot duduk di kepengurusan sudah beredar.

Dari informasi di kalangan wartawan, ada dua nama yang setidaknya cukup mengejutkan. Yakni Fadh el Fouz Arafiq dan Sigit Aryo Wibisono.

BACA JUGA: Jessica Bakal Bebas? Ini Kata Ayah Mirna

Politikus Golkar yang disebut-sebut ikut dalam kepengurusan baru, Tantowi Yahya mengakui adanya lis yang beredar itu. Namun, ia mengaku tak tahu asal-usulnya.

“Karena ada nama saya ya mudah-mudahan benar. Tapi belum ada yang memberikan konfirmasi siapa yang masuk kepengurusan," kata Tantowi di gedung DPR Jakarta, Rabu (25/5).

BACA JUGA: Yakinlah, Suap Reklamasi Itu Kasus Besar

Dalam daftar itu, Tantowi diplot sebagai ketua bidang kebudayaan. Ada pula Nurul Arifin sebagai ketua bidang media dan penggalangan opini.

Sedangkan Fadh tertulis sebagai ketua bidang pemuda dan olah raga. Adapun Sigit Aryo Wibisono ketua bidang pemenangan pemilu wilayah Jawa-III (Jawa Timur).

BACA JUGA: Terima Gelar DHC Unpad, Megawati Ingat Bung Karno dan Menterinya

Fadh merupakan mantan napi kasus korupsi karena menyuap anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati terkait alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun 2011. Pengadilan Tipikor mengganjarnya dengan hukuman 2,5 tahun penjara.

Sedangkan Sigit saat ini berstatus sebagai napi kasus pembunuhan atas Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain. Terpidana 15 tahun itu disebut-sebut sedang menjalani masa bebas bersyarat sejak 6 September 2015.

Namun demikian, Tantowi enggan berandai-andai soal masuknya nama Fadh dan Sigit. Sebab, Golkar menganut ketentuan tentang prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).

“Kami baru bisa memberikan respon kalau sudah diumumkan. Sekarang tidak bisa. Memang untuk menepati posisi strategis baik di fraksi, partai, atau jabatan publik, PDLT itu tetap menjadi acuan utama," katanya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Papa Novanto, Please Jangan Ingkari Kesepakatan dengan Akom


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler