jpnn.com - JAKARTA - Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan rencana Panglima TNI Moeldoko menyematkan baret TNI kepada Presiden Joko Widodo (Widodo) Kamis (16/4) besok memang merupakan hal yang biasa.
Pemberian baret TNI terhadap kalangan sipil pun merupakan kewenangan dari Panglima TNI. Hanya saja, ia khawatir, ada motif politis di balik 'pembaretan' terhadap Jokowi itu.
BACA JUGA: Hanura Ungkit Status Budi Gunawan yang Sudah Diparipurnakan
"Pemberian itu biasa saja, dan juga jadi kewenangannya panglima. Yang tidak boleh adalah ada kepentingan politis pribadi panglima di balik pemberian baret itu. Misalnya agar Panglima TNI pascapensiun nanti akan dapat posisi di pemerintahan, atau diperpanjang masa jabatannya. Kekhawatiran saya, pemberian baret itu motifnya politis pribadi. Karena, Panglima TNI sekarang kan terkesan ambisius," kata Muradi, Rabu (15/4).
Ketua Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Unpad ini menilai bila memang ada motif politis seperti itu, maka pembaretan tidak boleh dilakukan karena jelas melanggar aturan. Pembaretan terhadap kalangan sipil, katanya, ada aturannya, tidak bisa seenaknya seseorang diberi baret sebagai tanda anggota kehormatan.
BACA JUGA: Komisi III Diminta Segera Perjelas Nasib Badrodin
"Pembaretan itu tidak ada peraturan yang dilanggar. Hanya memang harus melalui pembicaraan serius. Harus ada alasan yang sangat objektif. Misalnya, saya diangkat sebagai anggota kehormatan Kopassus karena saya punya kontribusi signifikan terhadap perkembangan Kopassus," jelasnya.
Bagi Presiden Jokowi, kata Muradi, minimal ada dua manfaat politis ketika mendapat baret TNI. Pertama, Jokowi secara simbolik mendapat dukungan penuh dari TNI.
BACA JUGA: Semalam Kirim Surat Protes ke Saudi
"Dia dapat garansi dukungan dari TNI. Apalagi, sebagian besar keluarga besar TNI saat pilpres lalu dukung Pak Prabowo. Karenanya, ini momentum penting bagi Presiden Jokowi untuk merekat ke keluarga besar TNI," ucapnya.
Kedua, akses Jokowi ke TNI juga terbuka, dan akan lebih mudah ke depannya. "Memang, Presiden Jokowi adalah Panglima Tertinggi TNI, tapi posisinya itu hanya di administrasi. Karenanya, Presiden Jokowi membutuhkan akses langsung ke TNI," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang May Day, Kantor KSBSI Diberondong
Redaktur : Tim Redaksi