jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Yaqut Cholil Qoumas menyebut staf khusus (stafsus) milenial tidak banyak memberi manfaat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Para stafsus milenial, dianggap Yaqut, justru memunculkan persepsi negatif bagi pemerintahan era Jokowi.
BACA JUGA: Itulah Risiko Pilih Staf Khusus Kepresidenan Cuma Buat Pajangan
Gus Yaqut -saapaan Yaqut Cholil Qoumas- berkomentar seperti itu untuk menyinggung tentang dua stafsus milenial, yakni Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Syah Devara yang memutuskan mundur dari jabatannya setelah membuat polemik di publik.
"Stafsus milenial justru mengganggu kerja Presiden Jokowi dengan menimbulkan kegaduhan publik," kata Gus Yaqut dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, Sabtu (25/4).
BACA JUGA: Ada Ruangguru Milik Staf Khusus Jokowi di Kartu Prakerja, Kok Bisa?
Lebih lanjut, kata Gus Yaqut, peran stafsus milenial hingga kini tidak jelas. Berkaca dari itu, dia menyarankan Jokowi membubarkan stafsus milenial.
"Dua kasus stafsus yang belakangan terjadi membuktikan bahwa peran para milenial itu sangat rawan konflik kepentingan," ucap dia.
BACA JUGA: Hendra Melihat Sesuatu di Saluran Air, Ketika Didekati Ternyata Bikin Geger
"Dari awal saya konsisten ingin stafsus milenial dibubarkan karena rawan dengan conflict of interest seperti dua kejadian belakangan, yakni Andi Taufan dan Belva Devara," timpal dia.
Sementara itu, pengamat politik Satyo Purwanto menilai, sejak awal rencana perekrutan stafsus milenial bukan untuk diberdayakan. Perekrutan stafsus milenial hanya bentuk pencitraan digitalisasi ekonomi nonkonvensional.
"Dari awal memang rencana Jokowi merekrut mereka untuk pencitraan digitalisasi ekonomi nonkonvensional dan tanpa pertimbangan dampak politik ketika mereka harus melakukan elaborasi dalam sistem pemerintahan," ucap Satyo.
Berkaca dari situ, Satyo tidak heran jika keberadaan stafsus milenial kontraproduktif dengan pemerintah. Mantan Sekjen Prodem itu pun sepakat jika stafsus milenial dibubarkan.
"Sebaiknya para stafsus milenial tersebut dibubarkan. Akhirnya bukan prestasi politik yang didapat oleh Jokowi, justru bikin buruk kinerja presiden, khususnya dalam hal penanganan wabah COVID-19-19 akibat konflik kepentingan yang dilakukan oleh para stafsus milenial tersebut," timpal Satyo.
Sebelumnya, Andi Taufan menyatakan mundur dari stafsus milenial, Jumat (24/4). Langkah mundur itu mengikuti upaya yang lebih dahulu dilakukan Belva Devara.
Andi Taufan mundur setelah muncul polemik tentang surat berkop sekretariat kabinet kepada seluruh camat di Indonesia.
Isi surat itu yakni permintaan dukungan kepada seluruh camat untuk program bernama Relawan Desa Lawan COVID-19.
Program ini diinisiasi Kementerian Desa daan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi merupakan pendiri Amartha.
Sementara itu, Belva mundur dari stafsus milenial setelah muncul program Kartu Prakerja pemerintahan era Jokowi. Dalam program itu, terdapat ketentuan penerima manfaat menjalani pelatihan kerja.
Ruangguru terpilih menjadi salah satu penyedia pelatihan kerja, yang anggarannya mencapai Rp 5,6 Triliun. Di sisi lain, Belva Devara masih tercatat sebagai CEO Ruangguru ketika aplikasi itu terpilih sebagai penyedia pelatihan kerja. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan