Status Fraksi PPP Bikin Ricuh Paripurna DPR

Selasa, 28 Oktober 2014 – 16:33 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Hasrul Azwar mengulingkan meja sebagai bentuk protes kepada pimpinan rapat pada Rapat Paripurna Ke 7 dengan agenda penetapan nama-nama Anggota Fraksi, Jakarta, Selasa (28/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Adanya dualisme pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI, membuat ricuh sidang paripurna pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD), Selasa (28/10).

Hal ini terjadi setelah Wakil Ketua DPR RI, Agus Hemanto yang memimpin sidang mengesahkan formasi baru pimpinan fraksi PPP yang diketuai Epyardi Asda. Seperti diketahui, Epyardi ditunjuk SDA menggantikan ketua fraksi sebelumnya Hasrul Azwar.

BACA JUGA: Moratorium CPNS, Instansi Harus Berani Lakukan Mutasi

Alhasil, ketuk palu pimpinan diikuti hujan interupsi, salah satunya dari politikus PPP, Arwani Thomafi. Dia menuding pimpinan DPR terburu-buru mengetuk palu. hal senada dikatakan Hasrul Azwar. Mereka meminta pengesahan tersebut dicabut.

"Pimpinan dewan tahu kami ada konflik, kenapa tidak ada upaya bertanya. Panggil dong kami, ada apa ya PPP. Ketua fraksi yang sah itu masih saya Pak. SK SDA itu bodong, tanpa tanda tangan Sekjen. Jadi mohon ditunda putusan ini," kata Hasrul yang tak terima posisinya diganti Epyardi.

BACA JUGA: Politikus PKS Harapkan Yasonna Mampu Lakukan Terobosan

Ketika itu, Hasrul Azwar, juga menuding SK yang diterbitkan SDA itu terburu-buru, karena ada ambisi seseorang di fraksinya untuk jadi ketua komisi V. Itu sebabnya dia meminta pengesahan fraksi PPP yang dipimpin Epyardi ditunda.

Hal ini diluruskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, bahwa pimpinan hanya membacakan surat yang masuk dari DPP PPP yang ditandatangani Ketum Suryadharma Ali. Kalaupun ada perubahan pimpinan fraksi di DPR, harus ada usulan kepada pimpinan dari DPP PPP. "Kalau ada perubahan silahkan diajukan. Kita beri kesempatan pada PPP sampai besok pagi, kita tunda paripurna," usul Fahri. (Fat/jpnn)

BACA JUGA: Pemuda Tak Boleh Lagi Apatis dan Buta Politik

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Tahun Tiadakan Rekrutmen CPNS Dinilai Kelamaan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler