Status Pegawai KPK Berubah jadi ASN Tetapi Tidak Otomatis

Selasa, 17 September 2019 – 17:10 WIB
Aksi unjuk rasa Wadah Pegawai KPK di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (8/9). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah disetujui DPR bersama pemerintah pada Selasa (17/9), mengubah status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengangkatannya tidak dilakukan secara otomatis.

Penegasakan bahwa pegawai KPK sebagai ASN ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara".

BACA JUGA: Tegas, PKS Tolak Tiga Hal Ini di Revisi UU KPK

Namun pada Pasal 69B ayat 1 bisa dibaca bahwa status ASN tidak secara otomatis berlaku. Pada beleid itu dikatakan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu 2 tahun sejak UU berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya di ayat 2 berbunyi "Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

BACA JUGA: Masinton Pasaribu Sebut Aksi Wadah Pegawai KPK Sudah Kelewat Batas

Kemudian di Pasal 69C dinyatakan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Karena statusnya ASN, para pegawai KPK juga harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang mengatur pegawai ASN, termasuk dalam hal pengangkatan hingga pemberhentiannya.

BACA JUGA: Pernyataan Keras Masinton Pasaribu Ditujukan ke Wadah Pegawai KPK

Hal itu dituangkan dalam Pasal 70A yang berbunyi "Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian pegawai KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (fat/jpnn)

 


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler