jpnn.com, JAKARTA - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tengah berfokus pada optimalisasi anggaran tahun 2021. Strategi pemulihan ekonomi harus dimulai dari upaya pemulihan di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede menyebutkan, beberapa kebijakan yang telah diberlakukan pada 2020 dilanjutkan untuk mengatasi pandemi saat ini. Utamanya untuk kembali menggerakan sektor UMKM.
BACA JUGA: Pemulihan Kesehatan Jadi Syarat Mutlak Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi
Hal ini disampaikan Raden Pardede dalam Safari Diskusi Kampus bertajuk 'Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional 2021: Penguatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah', di Universitas Wahid Hasyim Semarang, Kamis (1/4).
Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto yang sekaligus bertindak menyampaikan keynote speech dalam diskusi tersebut.
BACA JUGA: BRI Beberkan Kunci Pemulihan Ekonomi, Sektor UMKM Jadi Prioritas
“Tahun lalu, pemerintah telah memberikan bantuan kepada UMKM berupa subsidi bunga KUR, penempatan dana untuk UMKM dan perbankan, dukungan pembayaan terhadap LPBD, Banpres Produktif yang mencapai 112 T dan tahun ini dilanjutkan sekitar 122 T,” ujar Raden.
Sementara Raden Pardede juga menjelaskan, pemerintah juga mendorong perkembangan sektor UMKM melalui berbagai pelatihan yang diberikan dalam program Kartu Prakerja. Pasalnya, program ini pada 2020 lalu telah menjangkau peserta di 514 kabupaten/kota melalui pelatihan-pelatihan online sekaligus menjadi bantalan perekonomian nasional di masa pandemi.
BACA JUGA: Tinjau Program Padat Karya Tunai, Menteri Basuki: PKT Mempercepat Pemulihan Ekonomi
“Ke depan pemerintah akan kembangkan tidak hanya pelatihan online, tetapi juga offline. Karena ini sangat penting mendukung UMKM di era digitalisasi, sehingga mereka mampu menggunakan fasilitas digital untuk mendorong koneksivitas kepada konsumennya. Inilah masa depan dari Indonesia,” ucap Raden.
Dalam jangka panjang, kata Raden, pemerintah telah memberlakukan UU Cipta Kerja sebagai reformasi ekonomi Indonesia yang di dalam peraturannya mendukung sektor UMKM agar lebih berpotensi meningkat dengan inovasi baru. “Pemulihan sedang diusahakan terjadi, tetapi pemulihan saja tidak cukup, karena telah terjadi perubahan disrupsi akibat pandemi. Oleh karena itu kita harus siap beradaptasi, bertransformasi. Justru adanya Covid-19 ini dapat mengadopsi ekonomi lebih baik dengan digitalisasi,” jelas Raden.
Hadir juga dalam acara ini Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin yang mengatakan bahwa pandemi berdampak besar pada mayoritas UMKM.
Sekitar 82,9 persen UMKM merasakan dampak negatif pandemi ini. Hanya 5,9 persen yang mengalami pertumbuhan positif.
“UMKM yang masih mengalami pertumbuhan positif selama pandemi didukung oleh pemanfaatan digitalisasi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi ke digital,” kata Rudy.
Selain itu, kata Rudy, selama tahun 2020 pemerintah menggulirkan berbagai stimulus seperti subsidi bunga, perluasan bunga mitra, penjaminan UMKM, bapres produktif, dan dukungan lainnya. Hal ini juga bagian dari upaya pemerintah mendata jumlah UMKM di Indonesia.
"Pelaku UMKM di Indonesia terdapat 64 juta itu kan hanya data survei atau data dari sensus ekonomi. Kita tidak pernah punya data by name by address terhadap para pelaku usaha tersebut. Melalui banpres produkti kemarin, harapan kita dapat dijadikan data tunggal UMKM sebagai nantinya pembinaan terhadap UMKM ini bisa kita lakukan,” ucap Rudy.
Sementara Dekan Universitas Wahid Hasyim, Hasan, mengatakan, meskipun perekonomian berpusat di kota-kota besar, namun wilayah pedesaan berpotensi untuk dikelola untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber daya yang ada.
“Jumlah desa di Indonesia kurang lebih ada 17 ribu desa, sumber daya ini harus dikelola dengan baik. Karena di kondisi pandemi ini, wilayah desa tidak terlalu berdampak seperti di kota besar, yang langsung melakukan PHK besar-besaran,” ujar Hasan.
Menurut Hasan, meski sektor UMKM mengalami dampak pandemi, namun masih mempunyai peluang untuk naik kelas. “Berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah, masih ada UMKM yang tumbuh positif di tengah pandemi. Pasalnya, UMKM tersebut telah beradaptasi dengan melakukan transformasi digital. Data tersebut memberikan optimisme bagi pemerintah, sehingga ide UMKM naik kelas masih memberikan peluang besar melalui inovasi dan sinergi stakeholder,” tambah Hasan.
Hadir juga dalam acara ini, Rektor Universitas Wahid Hasyim, Mahmutarom Harun Rasyid, Ketua Yayasan Wahid Hasyim Noor Ahmad, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo, dan Wakil Ketua KADIN Kota Semarang Zhakiah Joban. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil