jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah nama yang diberitakan terlibat skandal Panama Papers angkat bicara. Ada yang merasa gerah, takut dijadikan korban senjata politik, ada juga yang bungkam atau merasa diperlakukan tidak adil.
Sandiaga Uno misalnya. Pengusaha yang kini memasuki dunia politik itu mengakui bahwa bisa jadi namanya termasuk salah satu klien Mossack Fonseca, sebab perusahaannya menanamkan modal ke berbagai negara.
BACA JUGA: Kata Menkeu, Data di Panama Papers Itu...
"Saya lupa apakah pernah punya kerjasama dengan Mossack atau tidak karena sudah hampir setahun tidak urusi bisnis," ujar mantan CEO Saratoga Investama ini.
Sandi yang sekarang fokus mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta ini menilai wajar seorang pengusaha atau perusahaan bekerjasama dengan Mossack."Sepanjang kerjasama itu dilakukan tanpa tindakan pelanggaran hukum, mau di Panama, atau negara manapun itu sah-sah saja," tukasnya.
BACA JUGA: Pecat Fahri, PKS Rugi Dua Kali jika...
Setahu dia, Mossack banyak bertindak sebagai konsultan bisnis internasional. Perusahaan-perusahaan besar yang jangkauan bisnisnya global banyak memanfaatkan jasa konsultan bisnis seperti Mossack jika ingin berinvestasi."Kerjaannya memberikan solusi kemana uang harus diinvestasikan. Semua investor butuh itu," tegasnya.
Namun dia mengatakan, kerjasama dengan Mossack bukan berarti uang pengusaha ditempatkan di Panama. Uang tersebut selanjutnya akan diinvestasikan ke negara-negara yang dianggap menguntungkan."Termasuk salah satunya Indonesia, Mossack pasti rekomendasikan sebagai negara tujuan investasi," sebutnya.
BACA JUGA: Yakin Banyak Partai Pengin Gaet Fahri
Dugaan bahwa banyak pengusaha Indonesia yang menempatkan dananya di Panama untuk menghindari pajak dinilainya terlalu mengada-ada. Sebab saat ini sangat sulit hal itu dilakukan."Lagian untuk apa kita menghindar-hindari pajak kayak maling. Lebih enak normal saja, anggap pajak itu sedekah," tegasnya.
Sebagai salah satu kandidat gubernur, Sandi mengaku siap bertanggung jawab jika dia terbukti melakukan penggelapan pajak. Bahkan, kalau diperlukan, Sandi akan membuka seluruh rekeningnya."Kasus Panama Papers ini pasti dijadikan senjata oleh lawan politik. Tapi silakan saja, saya siap transparan," jelasnya.
Sementara itu, CEO PT Bakrie Global Ventura Anindya Bakrie yang namanya juga muncul di dokumen Panama Papers, enggan menanggapi. Dia beralasan belum membaca sendiri data Panama Papers. “Itu data dari mana? Benar atau tidak kan kita sama-sama nggak tahu,” ujarnya di sela acara KADIN kemarin.
Nama lain yang masuk daftar Panama Papers adalah Kardaya Warnika, mantan kepela BPMigas yang kini menjadi politikus Gerindra di DPR. Sayangnya, mantan ketua Komisi VII DPR yang kini pindah tugas menjadi wakil ketua Komisi XI DPR itu memilih bungkam. Konfirmasi Jawa Pos melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak diresponsnya.
Tidak hanya perorangan, perusahaan seperti PT Pertamina (Persero) juga masuk dalam daftar yang dirilis International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Namun, seperti nama-nama lain yang ada dari Indonesia, tidak disebutkan apa posisi pasti Pertamina dalam daftar tersebut.
Itulah kenapa VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro kesulitan untuk mengetahui maksud dari masuknya perseroan di daftar itu. Yang jelas, dia meyakinkan kalau Pertamina adalah perusahaan yang taat pajak, jadi tidak mungkin berusaha menghindarinya.’’Kami tidak pernah tidak bayar pajak, pada 2015 setoran kita Rp 71,62 triliun,’’ terangnya.
Menurutnya, sebelum dirilis data tersebut harusnya dicek secara mendalam lagi. Minimnya informasi membuat pihaknya tidak tahu apa yang dimaksud ICIJ. Selain itu, juga perlu ada klarifikasi seperti tahun berapa Pertamina ada indikasi curang terhadap pajak. Semua itu harus jelas karena perseroan tidak ada kerjasama dengan Mossack Fonseca.
’’Kami tidak pernah berhubungan dengan law firm itu,’’ terangnya. Selain itu, dia juga mengutip pernyataan petinggi Mossack Fonseca yang menyebut data tersebut tidak valid. Sebab, banyak perusahaan yang disebut menjadi kliennya, padahal bukan. Menurutnya, data tersebut tidak fair karena Pertamina sendiri tidak jelas dengan maksud munculnya informasi itu. (dee/wir/bay/dim/owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pernah Hadapi Kasus Mirip Fahri, DPP PKS Menang
Redaktur : Tim Redaksi