jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan akhirnya memberikan persetujuan alokasi anggaran pemberian subsidi gaji untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) non-PNS di sekolah madrasah.
Persetujuan ini tertuang dalam Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) tertanggal 12 November 2020.
BACA JUGA: Pesan Penting Dirjen Pendidikan Islam untuk Para Guru Madrasah
“Sesuai arahan Menag, kami ajukan usulan untuk bantuan subsidi gaji bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non-PNS. Alhamdulillah usulan ini sudah disetujui Ditjen Anggaran Kemenkeu,” terang Sekjen Kemenag Nizar, Minggu (15/11).
Dia menyebutkan, usulan Kemenag untuk subsidi gaji tersebut lebih dari Rp 1,152 triliun.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Kenaikan Dana BOS Madrasah Segera Cair
Anggaran bantuan ini akan disalurkan untuk GTK Non-PNS madrasah sekitar Rp1,147 triliun.
Lainnya disalurkan untuk GTK Non-PNS pada Ditjen Bimas Katolik sebesar Rp3,609 miliar, GTK Non PNS pada Ditjen Bimas Buddha sebesar Rp1,497 miliar, dan GTK Non PNS pada Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu sebesar Rp253,8 juta.
BACA JUGA: Formasi PPPK 2021, Guru Honorer yang Sudah Lama Mengabdi Harus Diprioritaskan
“Tahapan selanjutnya adalah pencairan. Kami akan segera proses. Semoga semuanya berjalan lancar sehingga bisa segera dicairkan,” harap Sekjen.
Sebelumnya, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Muhammad Zain mengatakan, total ada 745.415 GTK Non-PNS Madrash yang telah divalidasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Mereka lalu diajukan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Gaji (BSG) ke Kementerian Keuangan
“Setelah proses validasi BPJS sudah selesai dan diperoleh 745.415 GTK Non-PNS madrasah, hasil itu lalu diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan subsidi gaji,” tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad