Sudah Semestinya Mendagri dari Sipil

Minggu, 18 Oktober 2009 – 20:48 WIB
Foto : Mustafa Ramli-Jawa Pos

JAKARTA -- Kans Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Gamawan Fauzi untuk duduk di kursi mendagri, mendapat dukungan dari para pengamat pemerintahan lokalPengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito, menyambut baik bila benar Susilo Bambang Yudhoyono bakal menempatkan Gamawan sebagai mendagri

BACA JUGA: SBY Ingin Tuntaskan Reformasi TNI

Bila keputusan akhir nantinya SBY menunjuk Gamawan menggantikan Letjen (purn) Mardiyanto, maka berarti SBY telah berhasil memecahkan mitos.

"Memang perlu dipecahkan soal mitos bahwa Depdagri itu harus dipimpin pensiunan militer
Depdagri harus lepas dari bayang-bayang militer, karena Depdagri memang institusi sipil," ujar Arie Sujito kepada JPNN, Minggu (18/10).

Lebih lanjut pakar sosiologi politik itu menjelaskan, SBY tampaknya mencoba melakukan eksperimen dengan menempatan orang sipil sebagai mendagri

BACA JUGA: SBY Ajak Mustafa Abubakar Perbaiki BUMN

Namun, eksperimen ini dilakukan secara tidak sembarangan
SBY memilih orang yang dipercaya dan dianggap mampu serta memahami persoalan-persoalan di tingkat pemerintahan daerah

BACA JUGA: EE Mangindaan Diminta Benahi Birokrasi

"Penunjukan Gamawan itu memang bakal mendekonstruksi institusi DepdagriIni tantangan sekaligus suatu percobaan, eksperimenTetapi SBY tak mau memilih orang sembarangan untuk ekepeimen itu," ulasnya.

Publik, lanjut Arie, sudah mengetahui secara persis track record GamawanMantan Bupati Solok itu sudah berpengalaman menghadapi persoalan-persoalan kedaerahan kareda merintis karir sebagai PNS dari bawahJadi, menurutnya, Gamawan diyakini bakal mampu menerapkan konsep otonomi daerah secara tepat"Karena otonomi daerah itu itu memang harus bottom up, bukan lagi sistem komandoDepdagri hanya menjalankan peran supervisi saja," jabarnya.

Gamawan yang dari sipil, apakah akan mampu berkoordinasi dengan jajaran militer? Arie menjelaskan, memang dalam menjalankan fungsi pembinaan pemerintahan dalam negeri, seorang mendagri harus selalu berkoordinasi dengan militer di lapangan, termasuk dengan aparat kepolisianHanya saja, lanjutnya, peran itu tetap bisa dijalankan oleh mendagri yang dari sipilAlasannya, mendagri tetap berada dalam koordinasi kementrian koordinator politik hukum dan keamanan (menko polkam)"Jadi, soal berkoordinasi dengan jajaran militer, Gamawan bisa melakukannya melalui menkopolhukamJadi itu bukan masalah besar," urai Arie.

Sekadar diketahui, saat maju dalam pilkada gubernur Sumbar, Gamawan diusung oleh PDIPNamun tidak dinyana, menjelang pilpres 2009, Gamawan merapat ke SBY-Boediono, bahkan menjadi pembaca teks deklarasi pasangan tersebutApakah ada niatan dari SBY memilih Gamawan sebagai mendagri untuk 'meluluhkan' kepala daerah yang juga banyak berasal dari PDIP? Arie mengaku tidak melihat hal itu"Kalau di pusat itu terasa sekaliTetapi di daerah tidak, terlebih lagi pengawasan publik sekarang kuatTidak bisa lagi  mendagri menakut-nakuti," ungkapnya(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkifli Hasan Dipercaya Urus Hutan


Redaktur : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler