jpnn.com - CIREBON – Meski dikritik banyak pihak, namun Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM tetap menggelar mutasi dan rotasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon, kemarin (6/12).
Dedi melantik 8 orang pejabat eselon III, 11 pejabat eselon IV, 3 orang kepala sekolah dan 3 pejabat fungsional di Inspektorat Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Keluarga Korban Diminta Lapor ke KY
Untuk pejabat eselon III yang mengisi jabatan baru di antaranya Asep Sutandi SE MSi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Arjawinangun, Drs Hafidz Iswahyudi Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat, Drs Dadi Koespriyadi Kepala Kantor Perpustakaan Daerah, Komarudin SE Kepala Kantor Kearsipan dan Dokumen.
BACA JUGA: Mendagri Berharap Pilkada Lampung Tetap Dilaksanakan
Selain itu, Ir Tetti Meirawati Kepala Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga. Kemudian, Sus Sabarto AP Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Bina Marga, Warsini SSos MSi Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal BBPT dan Jaenal SE Sekretaris Camat Klangenan.
Pada kesempatan itu, Bupati Dedi mengatakan, mutasi yang dilakukannya, merupakan hasil rumusan dengan tim Baperjakat, sehingga sudah sesuai dengan aspek dan pertimbangan yang ada. “Kalau bicara puas atau tidak, itu sudah menjadi resiko jabatan,” katanya.
BACA JUGA: Korban Konflik Aceh Ancam Duduki DPRK
Terpenting, ujar dia, dalam menjalankan tugas tetap mengacu pada kode etik kepegawaian, taat pada aturan yang berlaku dan mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. “Jabatan itu amanah dari Allah SWT,” tegasnya.
Ketika diwawancara, bupati yang akan lengser dari jabatannya pada 10 Desember mendatang ini, meluruskan bahwa mutasi kali ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dijelaskan, bahwa ada beberapa jabatan kosong yang harus segera diisi pejabat yang baru, agar pelayanan dan proses pemerintahan tetap berjalan. “Tidak mungkin saya mengadakan mutasi kalau tidak berdasarkan aturan,” jelasnya.
Ia pun membantah kalau mutasi kali ini berkaitan dengan strategi dalam menggiring para PNS untuk mendukung istrinya Hj Sri Heviyana (Hebat) di putaran kedua Pemilukada nanti.
“Demi Allah, ini murni untuk mengisi kekosongan jabatan, sehingga ketika saya dan Pak Ason lengser, seluruh posisi penting di pemerintahan lengkap, dengan harapan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan yang ada,” pungkasnya.
Sementara itu, seorang pejabat eselon III yang enggan disebutkan namanya, menyatakan kecewa berat dengan sikap bupati. Kepada Radar Cirebon (Grup JPNN), dia mengaku sudah menyetorkan sejumlah uang kepada bupati karena sudah dijanjikan naik ke eselon II. Namun, sudah dua kali mutasi terakhir dilaksanakan, dirinya tetap saja tidak masuk gerbong mutasi.
“Saya sudah setor uang Rp50-an juta ke bupati karena dijanjikan akan naik jabatan ke eselon II. Tapi sudah dua kali mutasi, saya tidak pernah diikutkan. Terus terang saya kesal!” tegas pria ini, kemarin.
Dia menceritakan, sebelum pilkada putaran pertama beberapa waktu lalu, dia didatangi “orangnya” bupati. Saat itu, dia dijanjikan promosi ke eselon II dengan catatan menyetorkan sejumlah uang. Karena yang mendatanginya itu adalah orang dekat dan kepercayaan bupati, maka dirinya mempercayai.
“Kemudian saya siapkan uang. Perjanjiannya, ada dua kali penyetoran. Beberapa hari sebelum mutasi saya setor Rp50 juta, nanti sisanya sekitar Rp80 juta akan disetor setelah saya dilantik. Eh, ternyata saat mutasi pra pilkada lalu, walaupun sudah setor uang, saya gak masuk gerbong mutasi,” jelasnya.
Karena tidak ikut dimutasi, dia pun komplain. Karena protes, lanjutnya, dia kembali dijanjikan bupati akan dipromosikan pada mutasi selanjutnya. “Tapi yang terjadi apa? Mutasi tadi saya juga tidak diikutkan. Sementara, itukan mutasi terakhir masa kepemimpinan Bupati Dedi. Saya gak menyangka diperdaya seperti ini,” ungkapnya dengan nada jengkel.
Pengakuannya itu, dibenarkan oleh pejabat lainnya. Pejabat eselon III berperawakan kekar ini mengaku pernah ditawari orang dekatnya bupati, untuk naik jabatan dengan imbalan menyetorkan uang. “Tapi saya tidak mau,” ujarnya.
Namun, dia juga mendengar banyaknya keluhan dari sejumlah pejabat yang diiming-imingi promosi dengan imbalan menyetor uang, tetapi setelah setor, tak kunjung diangkat. “Ada yang ngancam sampai mau bawa golok nagih janji karena kesel dijanjiin terus, tapi tidak ada realisasi. Padahal, uang sudah disetor,” bebernya.
Apakah ada nominal tertentu untuk “harga” setiap jabatan? Dia menyebut, dari eselon III yang ingin promosi ke eselon II, kisaran setorannya Rp100 juta-Rp130 juta. Setoran lebih besar jika ingin menjabat kepala dinas di OPD strategis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP), Dinas Bina Marga, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maupun Dinas Perhubungan.
“Itu setorannya Rp200 juta hingga Rp300 juta. Wah benar-benar jual beli jabatan, bukan diukur dari profesionalitas,” tegasnya.
Bukan hanya setoran berupa uang, tetapi juga dukungan dalam pilkada mendatang. “Tentu saja ada penekanan agar mendukung kandidat tertentu yang didukung bupati,” pungkasnya. (jun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penduduk Bertambah, Stok Pangan Berkurang
Redaktur : Tim Redaksi