jpnn.com, JAKARTA - Co-captain Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) Sudirman Said mengungkapkan jika cara-cara yang diterapkan rezim Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 sama dengan yang dilakukan era Soeharto pada Pemilu 1971. Bahkan, ia menyebut cara yang dilakukan sekarang lebih primitif.
Hal itu disampaikan Sudirman dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
BACA JUGA: Cerita Hasto Ungkap Niat Jokowi yang Menginginkan Kursi Ketum PDIP dari Megawati
Awalnya, Sudirman menceritakan pengalamannya soal kekerasan hingga intimidasi yang dilakukan rezim Orde Baru kala Pemilu 1971. Dari mulai pihak yang diintimidasi oleh ABRI berkali-kali hingga adanya ulama yang tak mau mendukung Golkar saat itu diburu dan disiksa.
"Dari cerita ulama dipanggil diintimidasi dimulai barangkali saya mencatat bahwa waktu itu para ulama yang mendukung selain Golkar NU dan PPP itu sempat dicari. Tetapi kemudian dimasukan ke sumur. Disiksa dengan galah bambu itu oleh para anggota ABRI pada waktu itu petugas sebagai ABRI. Itu jadi saya ingat sekali dengan keadaan itu," kata Sudirman.
BACA JUGA: Tim Hukum PDIP Gugat KPU Imbas Terima Gibran bin Jokowi Jadi Cawapres
Dia menyampaikan beberapa perbandingan mengenai perbedaan kondisi perekonomian Indonesia saat itu. Namun, justru saat itu yang terjadi konsolidasi secara besar-besaran untuk memenangkan Golkar.
"Angka buta huruf masih sangat tinggi, jadi waktu itu kira-kira pemerintah yang baru selesai mengambil alih dari Orde Lama yang memang mewarisi situasi ekonomi yang sangat berat kira-kira sedang berbenah, ya, karena itu memang melakukan konsolidasi besar-besaran gila-gilaan yang tadi dikatakan impactnya ternyata sama pada 20 tahun ke depan 1998 bisa urai kemudian terjadi perubahan mendasar," tuturnya.
BACA JUGA: Sekjen PDIP Ungkap Abuse of Power Soeharto dan Jokowi dalam Pemilu
Ia lantas menyampaikan cara berpikir dan bertindak yang dilakukan rezim Orde Baru saat itu ternyata sama dengan saat ini, bahkan disebut cara saat ini lebih primitif dilakukan.
"Yang saya mau sampaikan di sini adalah ada satu pondasi berpikir dan bertindak berbeda tapi melakukan hal-hal yang sama bahkan lebih primitif dari pada yang dikerjakan pada tahun 70-an," katanya.
Lebih lanjut, ia kemudian mengutip pernyataan Profesor Filsafat Franz Magnis-Suseno atau yang lebih dikenal sebagai Romo Magnis yang dihadirkan kubu paslon 03 Ganjar-Mahfud di sidang sengketa Pilpres 2024.
Pernyataan itu mengenai betapa bahayanya jika pemimpin tak memiliki wawasan soal perannya dan etik. Menurutnya, hal itu yang terjadi saat ini.
"Bahwa berbahaya sekali punya pemimpin itu yang tidak memahami tidak memiliki wawasan tentang perannya dan juga tidak memiliki wawasan etik karena dia bisa melakukan apa saja. Dan itu yang terjadi sekarang," kata dia.
Di sisi lain, dia mengungkap masalah yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini yakni adanya peserta nomor empat yang turut serta dalam kompetisi.
"Jadi, saya mengatakan bahwa problem pemilu sekarang adalah karena ada perserta nomor 4 di pilpres. Nomor satu namanya Anies-Muhaimin, nomor 2 Prabowo-Gibran, nomor 3 Ganjar-Mahfud yang keempat adalah Pak Jokowi," tuturnya.
"Yang seharusnya secara etik secara legal secara moral secara konstitusional sudah selesai tetapi ternyata dia bermain sangat di tengah menjadi faktor atau unsur-unsur yang betul-betul terstruktur luar biasa," imbuhnya.
Atas dasar itu, ia pun mengajak semua pihak kembali kepada aspek moralitas. Ia mengatakan dari semua kejadian dalam sejarah Indonesia membawa kepada kenormalan.
"Seluruh perubahan besar pemerintahan Pak Jokowi adalah sejarah dari 1908, 1928, 1945, 1965 sampai dengan reformasi 1998 seluruh kejadian desakannya adalah desakan karena kita ingin kembali kepada kenormalan kita ingin kembali kepada moral," pungkasnya. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Tunjuk Marsdya Tonny Harjono Menjabat KSAU
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga