Sudirman Said Sebut Timnas AMIN Fokus Menyelesaikan Tugas Elektoral dan Menyelamatkan Demokrasi

Selasa, 20 Februari 2024 – 10:25 WIB
Sudirman Said. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Executive Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, mengatakan saat ini Timnas AMIN tengah fokus pada dua tugas utama.

Pertama, kata dia, Timnas AMIN tengah menyelesaikan berbagai hal terkait elektoral (rekapitulasi suara) sampai selesai dan menyelamatkan demokrasi.

BACA JUGA: Jarnas 98 Sebut Ada Parpol yang Berusaha Mendelegitimasi Hasil Pemilu

Kedua, lanjut Sudirman, Timnas AMIN tengah menyelesaikan tugas menyelamatkan demokrasi yang menjadi pekerjaan rumah cukup berat karena kerusakan yang dibuat oleh pemimpin sekarang sangat dalam. Menurut dia, hal ini bahkan perlu dicermati lebih lanjut.

"Pertama, menyelesaikan tugas-tugas elektoral ini sampai selesai. Kedua, menjaga atau menyelamatkan demokrasi," ujar Sudirman Said dalam keterangannya, Selasa (20/2).

BACA JUGA: Sudirman Prihatin, Seharusnya Jokowi Mengutamakan Bangsa, Bukan Keluarga

Dia menjelaskan terkait tugas elektoral, saat ini Tim Hukum Nasional Timnas AMIN tengah menghimpun laporan dari daerah. THN Timnas AMIN memiliki perwakilan di seluruh provinsi dan sekitar 500 kabupaten/kota di Indonesia.

"Jadi, cukup lengkaplah menerima laporan berbagai pelanggaran dari mulai pelanggaran etik, administrasi, sampai pelanggaran hukum termasuk pidana," ungkap mantan menteri ESDM itu.

BACA JUGA: Sudirman Said Beri 3 Pesan Kepada Jokowi Agar Pemilu Berjalan Jujur & Adil

Dia menjelaskan bahwa pelanggaran kecurangan, baik itu administrasi, etik, maupun pidana, cukup menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Nanti, kami akan punya peta pada waktunya. Makin intensitasnya tinggi, maka alhamdulillah grafiknya makin tinggi. Itu nanti bisa dilihat,” kata Sudirman.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Timnas AMIN juga menyoroti situasi di KPU, terutama yang berkaitan dengan sistem administrasi atau perhitungan (rekapitulasi suara).

KPU, kata dia, mengumumkan jeda atau penundaan untuk tidak dilakukan sidang pleno di level kecamatan (panitia pemilihan kecamatan atau PPK). KPU beralasan harus menunggu sinkronisasi data (Sirekap).

"Kami sudah tahu tiap TPS itu berapa DPT-nya, tetapi, kok, bisa dimasuki angka perolehan yang melampaui DPT? Kalau sistem yang baik itu, kan, sebagai alat kontrol,” kata Sudirman Said. (mcr4/jpnn)


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler