jpnn.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, menepis tudingan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said yang menyebut tata kelola pemerintahan Presiden Jokowi buruk.
“Pertama, kalau yang bicara seperti itu adalah teman-teman di koalisi sebelah atau kubunya Pak Prabowo-Sandi, ya tidak mengherankan. Cuma, kan bisa dilihat juga objektivitasnya,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/1).
BACA JUGA: Ini Kata Tim Jokowi soal Batalnya Pelantikan Doni Monardo
Arsul tidak ingin mengomentari relevan atau tidak, sosok yang pernah menjadi menteri di kabinet Jokowi kemudian terkesan menjelek-jelekkan pemerintahan yang sekarang. Dia menyerahkan kepada publik yang memberikan penilaian.
“Soal etika seseorang itu tentu sangat tergantung dari nilai-nilai yang dianut orang itu. Serahkan kepada publik untuk menilai apakah etis seorang mantan anggota kabinet mengkritisi kabinet yang pemerintahannya sedang berjalan,” ujarnya.
BACA JUGA: Jokowi Dengarkan Kisah Pilu Korban Tsunami di Lampung
Menurut Arsul, yang ada nanti orang berpikir bahwa apa yang disampaikan itu karena merasa sakit hati di-reshuffle. “Ya, nanti kan orang juga akan mengatakan 'ah bicara seperti itu kan karena sakit hati saja di-reshuffle', bisa juga nanti ada yang bicara seperti itu,” ungkap Arsul.
Lebih lanjut, Arsul tidak sependapat operasi tangkap tangan (OTT) yang marak dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini kemudian bisa disimpulkan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era Jokowi, lebih parah dari zaman pemerintahan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA: Jokowi dan Maruf Belum Menyumbang Dana Kampanye
“Karena apa, karena kan bisa saja pada zaman dulu itu, katakanlah OTT-nya tidak sebanyak yang sekarang, karena penegak hukum tidak bekerja sebagaimana pimpinan KPK yang sekarang begitu, loh,” jelasnya.
Sekretaris jenderal (sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengingatkan, jangan juga hanya diambil angka kuantitatif, namun dilepaskan dari situasi sosiologisnya.
“Kemudian, secara kualitatif atas dasar apa. Saya kira kalau bicara soal pemberantasan korupsi, ini jangan melihat dari tidak naiknya secara signifkan indeks persepsi korupsi. Kan banyak hal lain, ya,” katanya.
Sebelumnya, Sudirman mengkritisi tata kelola pemerintahan Jokowi. Mantan menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengatakan, tata kelola pemerintah Jokowi saat ini salah satu yang terburuk.
“Saya pernah mengatakan, suasana governance, suasana tata kelola pemerintahan periode sekarang itu mungkin salah satu paling buruk,” ungkap Sudirman di Jakarta, Senin (31/12) lalu.
Mantan calon gubernur Jawa Tengah (Jateng) menilai indeks persepsi korupsi saat kepemimpinan Jokowi jalan di tempat. Pencegahan korupsi di pemerintahan Jokowi dianggap tidak ada perubahan signifikan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kang Dirman Yakini Warga Jateng Pengin Sekali Jokowi Diganti
Redaktur & Reporter : Boy