jpnn.com, JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Palang Merah Indonesia Sudirman Said menegaskan bahwa PMI netral dalam politik dan tidak ada pungutan.
Hal itu sesuai dengan 7 prinsip PMI yaitu, Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesatuan, Kesukarelaan, dan Kesemestaan.
BACA JUGA: Indonesia Dapat Dukungan Dari Palang Merah Internasional
“Layanan PMI kepada masyarakat berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 bebas biaya. Tidak ada pungutan apa pun,” kata Sudirman Said, di Jakarta.
Sudirman menambahkan, pengurus PMI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) harus non-aktif dari kepengurusan.
BACA JUGA: PBB dan Palang Merah Buat Panduan Lindungi Sekolah dari Covid-19
“PMI melarang keras mencampuradukkan kegiatan kemanusiaan dengan kegiatan politik. Atribut parpol atau calon kepala daerah tidak boleh digunakan atau dipasang di lokasi ataupun peralatan dalam kegiatan PMI,” tegasnya.
Ia menyakini, seluruh pengurus PMI dari pusat sampat daerah sudah menyadari bahwa kepercayaan masyarakat kepada PMI adalah aset yang harus dijaga.
BACA JUGA: Nelly Minta Pendonor Ikhlas Mendonorkan Darah pada PMI
“Tujuh prinsip itu adalah penjaga kepercayaan masyarakat, penjaga kredibilitas organisasi PMI dan gerakan kepalangmerahan,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Sudirman Said, PMI di seluruh Indonesia sedang bergerak mengatasi wabah COVID-19, terutama melalui kegiatan edukasi publik, mitigasi, dan penyemprotan disinfektan.
“Sampai hari ini lebih dari 69.700 lokasi telah disemprot disinfektasi, menjangkau lebih dari 44 juta warga sebagai penerima manfaat. Di bidang kesehatan PMI telah menyapa 3.8 juta warga terutama daerah yang berisiko tertular,” ungkapnya.
Di luar kegiatan edukasi, mitigasi dan disinfektasi, PMI juga sedang bekerja sama dengan Lembaga Ejkman untuk melalukan penelitian memanfaatkan plasma darah pasien sebagai antibodi untuk menyembuhkan penyakit Covid-19.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh