jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak proaktif dalam merespons penderitaan muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, seharusnya pemerintah menunjukkan sikap lebih serius dalam merespons kegelisahan rakyat Indonesia terhadap nasib etnis muslim di negeri komunis itu.
BACA JUGA: Tujuh Tuntutan Massa Aksi Bela Muslim Uighur
“Boleh saja mengambil kebijakan bukan model megaphone diplomacy, tetapi tolong sikap dan perjuangan Pemerintah RI atas kasus Uighur ini dikomunikasikan dan ditunjukkan kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada pemerintah," ucap Sukamta kepada jpnn.com, Sabtu (28/12).
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri itu menambahkan, pemerintah tentu memiliki pilihan sendiri dalam berdiplomasi. Namun, katanya, pemerintah tetap harus mengambil langkah konkret.
BACA JUGA: Kemenlu Beberkan Bukti Kepedulian Pemerintah terhadap Muslim Uighur
Sukamta meminta pemerintah membeber langkah yang telah diambil tentang Uighur. Menurutnya, selama ini ada kesan pemerintahan Presiden Jokowi ewuh pekewuh terhadap Tiongkok dengan alasan tak amu mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
“Sekarang rakyat Indonesia juga ingin tahu fakta sebenarnya yang terjadi di Xinjiang. Masyarakat perlu informasi yang jelas soal apa yang menimpa saudara-saudara Uighur di sana," tegasnya.
BACA JUGA: Pentolan Volunter Jokowi Ingatkan Pemerintah Tak Tutup Mata soal Uighur
Legislator asal Yogyakarta itu membandingkan sikap pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat. Sukamta menyebut pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump justru sangat vokal menyampaikan informasi-informasi tentang pelanggaran HAM yang dilakukan penguasa Tiongkok.
Di sisi lain, Pemerintah Tiongkok sangat defensif membantah berita-berita tentang pelanggaran HAM terhadap warga Uighur. Oleh karena itu Sukamta mengatakan, sebaiknya Pemerintah Indonesia bisa menyampaikan informasi tepercaya soal Uighur.
"Hal itu bisa tercapai jika pemerintah mau berkomunikasi dengan rakyat tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang sedang mereka lakukan untuk membela hak asasi manusia Uighur,” tandas Sukamta.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mardani Desak Jokowi-Maruf Ikut Campur Urusan Uighur
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam