jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan menyoroti kekesalan Presiden Joko Widodo kepada jajaran kabinetnya, terkait serapan APBD dan APBN kuartal I 2021.
Adi menilai kekesalan presiden justru menunjukkan kegagalan pemerintah menyelamatkan negara dari akibat pandemi COVID-19.
BACA JUGA: Begini Permintaan Sukarelawan Jokowi soal Reshuffle Kabinet
"Bukti bahwa pemerintah telah gagal menyelamatkan kondisi negara dari situasi pandemi covid-19," ujar Adi dalam keterangannya, Senin (31/5)
Menurut Adi, Jokowi percuma melontarkan kekesalannya di hadapan publik. Sebab, juga menunjukkan kelemahannya sebagai presiden dalam memimpin pemerintahan.
BACA JUGA: Pak Ganjar Kirimkan Sukarelawan dan Bantuan Logistik Senilai Rp500 juta ke NTT
Baranusa merupakan salah satu kelompok sukarelawan yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Menurut Adi, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan Jokowi untuk segera merombak total kabinetnya demi pemulihan.
BACA JUGA: Sukarelawan Jokowi: Keputusan Kemenkum HAM Bukti Moeldoko dan Pemerintah Difitnah
"Jokowi mungkin lebih senang mendengar masukan dari asal bapak senang yang sudah jelas hanya mengincar posisi jabatan. Bukan dari pendukung yang memang berada di bawah, di lapangan yang sudah jelas merasakan langsung bagaimana untung ruginya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," katanya.
Adi lebih lanjut menyayangkan kinerja pemerintah yang lambat dalam menggenjot pemulihan ekonomi nasional.
Padahal, beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Tiongkok, Singapura hingga Vietnam sudah mengalami pertumbuhan ekonomi.
Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus sekitar 0,74 persen.
Karena itu, Adi kembali menantang presiden untuk merombak total kabinetnya, terutama yang berkaitan dengan pemulihan perekonomian bangsa.
"Khususnya Erick Thohir, Sri Mulyani, Sofyan Djalil dan Syahrul Yasin Limpo, karena telah membuat petani sengsara akibat harga pupuk yang melambung," pungkas Adi.
Sebelumnya, Jokowi meminta seluruh jajarannya termasuk pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran.
Menurut presiden, realisasi belanja APBN masih di angka 15 persen, sementara APBD masih 7 persen.
Kemudian, serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional baru 24,6 persen, dari Rp 700 triliun yang disiapkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.
"Supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% untuk APBN, dan 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6%. Sekali lagi kecepatan, tetapi juga ketepatan sasaran," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5) lalu.(gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Adil
Reporter : Adil, Ken Girsang