jpnn.com, JAKARTA - Tuntutan terkait sistem zonasi makin ramai disuarakan masyarakat setelah pergantian menteri di bidang pendidikan.
Salah satu usulan yang muncul datang dari Ketua DPP Litbang Relawan Pejuang Indonesia Maju (PENEMU), Randy Dwi Bastian.
BACA JUGA: Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB
Dia menilai perluasan sistem zonasi hingga tingkat provinsi dapat mengatasi kendala yang dihadapi siswa dalam mengakses sekolah negeri, terutama di wilayah padat penduduk.
Randy menjelaskan bahwa penerapan zonasi yang terbatas pada radius kelurahan atau kecamatan menyebabkan masalah dalam penyaluran siswa, mengingat jumlahnya sering melebihi kapasitas sekolah di daerah padat.
BACA JUGA: Selama Sistem Zonasi PPDB, 2 Tahun SMP Swasta Ini Tak Dapat Siswa Baru
"Jika zonasi diperluas, siswa yang tidak tertampung di sekolah terdekat bisa mencari opsi di wilayah lain dalam satu provinsi," kata Randy, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11).
Dia juga menekankan perlunya transparansi dalam proses penerimaan siswa baru. Menurut Randy, penerimaan sebaiknya dilakukan secara daring agar masyarakat dapat memantau secara langsung dan mengurangi risiko adanya praktik-praktik yang tidak adil.
BACA JUGA: Imbas Sistem Zonasi PPDB, Delapan SMP Swasta di Kota Serang Gulung Tikar
Hal ini, katanya, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang dikelola pemerintah.
Selain itu, Randy menilai sekolah swasta memegang peran strategis dalam mendukung kuota pendidikan bagi masyarakat.
Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi kepada sekolah swasta, khususnya bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.
"Subsidi dapat membantu meringankan biaya pendidikan di sekolah swasta bagi keluarga yang kurang mampu," imbuhnya.
Randy juga menyoroti kebutuhan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK). Menurutnya, setiap sekolah negeri setidaknya perlu memiliki satu guru pendamping ABK dan satu psikolog.
"Kehadiran guru dan psikolog sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa ABK di setiap jenjang pendidikan," jelas Randy.
Di sisi lain, Ketua Umum PENEMU, Sinda Sutadisastra, menggarisbawahi bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sinda menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya fokus pada sekolah negeri, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan guru dan keterlibatan mahasiswa sebagai mentor bagi pelajar. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh