jpnn.com - JAKARTA - Tiga calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta sepakat untuk mempertahankan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ketiga cawagub juga menjanjikan akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru honorer.
BACA JUGA: PPDB Kota Bogor Kondusif, Kinerja Disdik Diapresiasi
Dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta Utara, Minggu (27/10) malam, para cawagub diminta menjelaskan strategi pemerataan akses pendidikan di Jakarta.
Hal itu karena data Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan, dari 267 kelurahan di Jakarta pada 2024, sebanyak 32 persen di antaranya belum memiliki SMP Negeri dan 62,9 persen belum memiliki SMA/Negeri.
BACA JUGA: Aktivis Pendidikan di Bandung Diduga Lakukan Pungli PPDB SMA 2024
Cawagub nomor urut 1 Suswono menilai sistem zonasi sekolah yang telah dilakukan di Jakarta selama ini merupakan sistem yang tepat. Namun, perlu ada peningkatan standar mutu guru.
"Saya pastikan sistem zonasi sudah tepat dilakukan, dengan catatan bahwa sekolah negeri dan swasta nanti kita akan gratiskan dan juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama," katanya.
BACA JUGA: Dampak Zonasi PPDB: Sekolah Swasta Terkikis dan Terpinggirkan
Menteri Pertanian periode 2009-2014 itu mengatakan, jika sekolah gratis dan guru-guru memiliki standar yang sama, maka tidak ada lagi pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain untuk masuk ke sekolah di luar zonasi mereka.
Sedangkan cawagub nomor urut 2 Kun Wardana mengatakan, konsep zonasi hanya bisa berjalan dengan baik jika jumlah sekolah merata.
Karena itu, dia akan meningkatkan jumlah SMP dan SMA/SMK di kelurahan yang masih kekurangan.
Kun juga menyoroti perlu adanya peningkatan kesejahteraan guru atau tenaga pendidik.
"Gaji guru honorer harus ditingkatkan dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi PPPK," kata Kun.
Adapun cawagub nomor urut 3 Rano Karno mengatakan sistem zonasi sekolah masih diperlukan di Jakarta karena kesiapan infrastruktur sekolah belum merata.
Dia mengatakan, sistem zonasi tetap dapat dilakukan dengan catatan sekolah negeri dan swasta digratiskan.
"Sistem zonasi masih diperlukan sambil kita menunggu untuk membangun infrastruktur sekolah lain," ujar Rano.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam.
Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial". Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.
Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu