jpnn.com, JAKARTA - Surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Pada tahun 2018, pembiayaan sebagian infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air akan didanai melalui SBSN sebesar Rp 12,78 triliun.
BACA JUGA: Jokowi Genjot Pelabuhan Nabire Agar Investor Serbu Papua
Alokasi tersebut untuk Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 7,5 triliun.
Angka itu sekitar 18 persen dari total pagu Ditjen Bina Marga sebesar Rp 41,6 triliun.
BACA JUGA: Sejak Indonesia Merdeka Sudah Biasa Lewati Jalan Berlumpur
Dana tersebut akan digunakan bagi 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan.
Sementara untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 5,28 triliun.
BACA JUGA: Hadiri Rakor 3 Pilar PDIP, Jokowi Pamer Infrastruktur
Jumlah itu setara 14 persen dari pagu tahun 2018 sebesar Rp 37,30 triliun yang digunakan untuk 144 proyek infrastruktur SDA.
“Keunggulan SBSN adalah kita bisa menunjukkan Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Kita membangun infrastruktur dengan dana dari masyarakat indonesia. Sehingga kontraktor dan konsultannya merupakan orang Indonesia. Berbeda apabila pinjaman bilateral maupun multilateral yang mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor,” kata Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto saat menghadiri acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek SBSN dengan tema Pembiayaan Produktif Mendukung APBN yang Berkualitas di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (22/12).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka persiapan program pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN 2018 dan penutupan program serupa di tahun 2017.
Dia menambahkan, alokasi pembiayaan SBSN 2018 dipergunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi.
Caranya melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama yang dipergunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.
“Di antaranya kami alokasikan di jalur logistik lintas timur Sumatera, Trans Bali-Nusa Tenggara, Papua, kemudian Kalimantan. Selain itu, juga akan dialokasikan untuk pembangunan beberapa jembatan dan fly over. Tetapi yang pasti, harus memberikan dampak langsung untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini,” ujar Arie
Beberapa proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang telah dibiayai sebelumnya melalui dana SBSN, di antaranya, dukungan pemerintah untuk konstruksi Tol Solo-Kertosono, pembangunan jalan dukungan pariwisata Tanah Toraja, dan pembangunan Jembatan Holtekamp di Papua.
Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan, dari alokasi SBSN untuk infrastruktur SDA sebesar Rp 5,28 triliun akan digunakan untuk pembangunan pengaman pantai sebesar Rp 2,4 triliun, bendungan dan embung sebesar Rp 389 miliar, infrastruktur air baku Rp 1,9 triliun.
“Tahun 2018 ada program baru dengan dana SBSN yakni pengelolaan irigasi dan rawa sebesar Rp 465 miliar,” ujar Imam.
Untuk pelaksanaan pekerjaan di 2018, dia mengaku telah melakukan pelelangan dini sejak November 2017 lalu sehingga pekerjaan dapat dimulai lebih awal pada 2018.
“Diharapkan dengan ditandangani kontrak lebih awal, kendala seperti pembebasan lahan bisa kami selesaikan dengan lebih selektif pada pemilihan lokasi,” ujarnya.
Secara keseluruhan, pembiayaan infrastruktur melalui SBSN tahun 2018 naik menjadi Rp 22,53 triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 16,76 triliun.
Pembiayaan sebesar Rp 22,53 triliun akan digunakan untuk membiayai 587 proyek pada tujuh Kementerian/Lembaga yang tersebar di 34 provinsi. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dampak Pembangunan Infrastruktur Belum Signifikan
Redaktur & Reporter : Ragil