jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog berkolaborasi memacu produktivitas beras nasional dengan menaikan harga beli gabah petani.
"Petani kita belum diapresiasi secara proporsional oleh negara. Padahal mereka adalah pahlawan bagi ketahanan dan kebutuhan pangan dalam negeri,” ungkap Sultan di Jakarta, Kamis (11/3).
BACA JUGA: Respons Sultan DPD RI Tentang Vaksin AstraZeneca
Menurut Sultan, variabel harga sangat signifikan mempengaruhi produktifitas petani dalam meningkatkan produksi beras nasional. Petani kita rasional, mereka justru akan mengurangi produksi jika hasil jerih payahnya tidak dihargai secara adil.
“Saya kira Hal ini bisa dimulai dengan mengontrol angka importasi pangan terutama beras dan sebisa mungkin membantu petani menekan biaya produksi padi,” ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu ini.
BACA JUGA: Pesawat Batik Air Dievakuasi, Operasional Penerbangan Bandara Sultan Thaha Kembali Normal
Kementerian perdagangan, kata Sultan, tentu bertanggung jawab dalam menahan laju impor, sambil berkoordinasi dengan kementerian Pertanian yang seharusnya mampu memberikan solusi atas tingginya biaya produksi padi petani RI yang masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.
"Kami sangat meyakini bahwa, jika Pendapatan dan kesejahteraan petani sudah kita penuhi, maka mereka akan mendedikasikan hal yang lebih kepada negara,” tegas Sultan.
BACA JUGA: Impor Beras Bikin Petani Rugi, Perpadi: Bisa Mati
Lebih lanjut Sultan menerangkan ketergantungan pada impor sangat merugikan masa depan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Ketergantungan ini akan makin terkendali jika sampai pada titik dimana petani kita kehilangan harapan dalam bertani dan hanya sedikit generasi muda yang bersedia mengabdikan dirinya di dunia pertanian.
"Pilihannya adalah apakah negara bersedia membayar mahal petaninya sendiri atau membayar mahal harga importasi kepada petani negara lain,” kata Sultan.
Sebelumnya, Asosiasi petani dari Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang rencana impor beras.
Permintaan tersebut disampaikan setelah pekan lalu pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan rencana impor 1 juta-1,5 juta ton beras.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich