jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk mengubah paradigma dan orientasi pengembangan komoditas sawit dari perluasan lahan sawit (ekstensifikasi) menuju agenda intensifikasi perkebunan kelapa sawit.
“Sawit merupakan komoditas perkebunan penting dalam menjaga tren pertumbuhan ekonomi nasional. Kita patut bersyukur selama krisis pandemi, sawit menjadi salah satu penyelamat bagi daya tahan ekonomi. Sawit berkontribusi 3.5 persen bagi PDB nasional, dengan market share global sebesar 55 persen,” ungkap Sultan DPD RI di Jakarta, Senin (27/9).
BACA JUGA: Pemerintah Didorong Ubah Paradigma Pengembangan Komoditas Sawit
Menurut Sultan, angka ini yang fantastis untuk komoditas andalan. Hal ini didukung dengan luasan perkebunan sawit Indonesia menjadi salah satu yang terluas di dunia.
Namun, dia menyayangkan karena secara produktivitas, sawit kita masih belum begitu kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan.
BACA JUGA: Proud To Be Sustainable Ajak Milenial Mengenal Peran Industri Sawit dalam Konservasi Alam
Dalam lima tahun terakhir produktivitas kelapa sawit kita hampir dua kali lebih rendah dibandingkan Malaysia. Tentu tidak bisa kita kaitkan dengan moratorium perluasan perkebunan sawit. Ini tentang input dan introduksi teknologi on farm.
Oleh karena itu, industri sawit harus dikembang dengan pendekatan science dan teknologi yang memadai sehingga tidak membutuhkan investasi lahan secara luas.
BACA JUGA: Sultan Ajak Perwakilan 4 Kementerian Kunjungi Pulau Terluar
Sebab lahan industri sawit sering kali dibuka dengan mekanisme yang mengganggu keseimbangan ekologi.
“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan ekstensifikasi sawit melalui moratorium perkebunan sawit selama ini yang berkorelasi langsung terhadap penurunan angka kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Sumatera.
Dia berharap upaya pemerintah dalam pengembangan produktivitas sawit selalu disesuaikan dengan prinsip Indonesian sustainable Palm oil (ISPO). Dengan demikian CPO Indonesia lebih bisa diterima oleh pasar Eropa.
Menurut Sultan, ini momentum yang tepat bagi pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan pendekatan intensifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas sawit. Hal ini dapat dilakukan dengan rejuvenasi sawit serta peningkatan SDM petani sawit.
“Kami minta BPDPKS untuk mengalokasikan anggaran pemulihan sawit secara proporsional ke daerah-daerah penghasil sawit. Begitu juga dengan sana bagi hasil Sawit yang sampai sejauh ini belum dishare oleh kementerian terkait kepada daerah,” ujar Sultan.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich