jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyoroti persoalan pemerintah masih membayar gaji 97 ribu pegawai negeri sipil (PNS) padahal orangnya sudah tidak ada. Sultan berharap program pemutakhiran data mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se-Indonesia.
"Semoga program pemutakhiran data mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi ke depan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASN-nya fiktif,” kata Sultan melalui keterangan resminya Senin (24/5).
BACA JUGA: Waduh! Terima Gaji Setiap Bulan, 1.700 PNS Ternyata Fiktif
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap banyak data PNS belum diperbarui. Banyak data PNS yang juga tidak jelas atau misterius.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Senin (24/5), mengatakan, ada 97.000 data PNS yang setelah ditelusuri ternyata tidak ada orangnya, tetapi pemerintah masih membayar gaji mereka.
BACA JUGA: Mengabaikan Pemutakhiran Data Kepegawaian, PNS, PPPK, dan PPT Non-ASN Terancam Sanksi
Hal itu terungkap setelah BKN mendata PNS secara online pada 2014. Saat, itu para PNS diminta mengisi sendiri data mereka.
BKN pun meluncurkan program PDM agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Sehingga PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.
BACA JUGA: Formasi PPPK Tambahan Guru Agama tidak Jelas, AGPAII: Jangan Mempermainkan Guru Honorer
Waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai pada Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan oleh BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember.
Lebih lanjut Sultan meminta pembayaran pemerintah selama ini kepada ASN fiktif ditelusuri dan diaudit.
"Perlu ditelusuri dan dan diaudit ke mana uang pembayaran gaji sebanyak 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut,” ungkapnya.
Menurut dia, perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu.
“Maka, selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik,” kata mantan wakil gubernur Bengkulu, itu.
Sultan meminta pemerintah pusat bersama daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut.
Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tak akan memiliki validitas 100 persen.
"Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Masalah ini sangat memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab, tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar,” ungkapnya. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy