jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk memperhatikan produktivitas dan tata niaga bahan pokok kedelai dalam negeri.
Menurut Sultan, pemerintah harus mengatur tata niaga kedelai agar ketersediaan dan harga kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe dan tahu terpenuhi secara stabil.
BACA JUGA: Atikoh Ganjar Dorong Riset Kedelai demi Perajin Tahu
Pasalnya, 86 persen kebutuhan kedelai dalam negeri adalah hasil impor.
“Kami prihatin dengan keluhan ketiadaan stok kedelai dari para pelaku usaha di industri pengolahan tahu dan tempe. Kami minta Ketersediaan dan harga bahan pokok seperti Kedelai juga perlu diatur dengan skema domestic price obligation (DPO),” ujar Sultan Najamudin melalui keterangan tertulis pada Kamis (4/1/2024).
BACA JUGA: Anies Bakal Tingkatkan Produksi Gula dan Kedelai demi Hilangkan Ketergantungan Impor
Tahu dan tempe, kata Sultan merupakan sumber protein nabati favorit masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, permintaan terhadap kedua produk pangan ini selalu meningkat setiap tahunnya.
“Oleh karena itu, Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan pokok kedelai dalam jangka panjang. Jika terpaksa impor, pemerintah harus menugaskan Badan Pangan Nasional atau satu BUMN untuk memastikan tata niaga kedelai dalam negeri terkendali,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan menerangkan ketergantungan industri tahu dan tempe terhadap kedelai impor harus dikurangi.
Menurut Sultan, peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri harus menjadi pilihan kebijakan prioritas.
“Sangat penting bagi pemerintah dan BUMN untuk memberikan perhatian dan membangun kemitraan dengan Para petani kedelai. Oleh karena itu, perlu memberikan insentif teknologi dan modal yang cukup untuk mendorong produktivitas kedelai dalam negeri,” ujar Sultan.
Mantan aktivis KNPI itu menegaskan sesuai amanat UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa setiap bahan pokok seperti Kedelai harus dikuasai, dikelola pemerintah.
“Jangan sampai ketersediaan bahan pokok masyarakat justru dikendalikan oleh para kartel. Pemerintah harus lebih serius dan proaktif mengatur tata niaga kedelai sehingga industri bisa pulih dan masyarakat dapat menikmati tahu tempe dengan harga yang terjangkau,” ujar Sultan.
Diketahui, Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia (Gapkoptindo) Aip Syarifuddin menuturkan, pasokan kedelai di Tanah Air mulai langka selama beberapa minggu terakhir.
Menurut dia, pemerintah harus ambil langkah dan tidak lalai terhadap masalah kelangkaan tersebut.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari