jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah lebih fokus melakukan peningkatan produktivitas dan perbaikan infrastruktur industri pertanian serta kelautan berikut pengolahannya.
Pasalnya, sektor riil pertanian dan kelautan nasional kembali membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai ujian krisis ekonomi dan keuangan global dalam periode pandemi Covid-19 ini.
BACA JUGA: Respons Sultan DPD RI tentang Ketentuan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu
"Dengan kekayaan biodiversitasnya, menjadikan Indonesia memiliki kemampuan untuk mengendalikan gejolak ekonomi global secara terukur," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (11/4).
Menurut wakil ketua II DPD RI itu, data eksportasi yang membanggakan dari kedua sektor riil tersebut saat pandemi telah menyadarkan bahwa keberkahan biodiversitas merupakan ikon sekaligus core ekonomi dan bisnis nasional yang wajib untuk diberikan perhatian serius dari para pemangku kepentingan.
BACA JUGA: Pelni Larang Ceramah, Komunitas Sarjana Hukum Muslim Bereaksi, Simak Kalimatnya
Ekspor sektor pertanian periode Januari dan Februari 2021 berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami pertumbuhan positif 0,65 miliar dolar AS atau 8,81 persen (yoy). Khusus untuk Februari 2021, nilai ekspor pertanian tumbuh di angka 3,16 persen (yoy).
Sementara sektor perikanan dan kelautan di berbagai daerah mencatatkan nilai ekspor yang meyakinkan sejak awal tahun ini. Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Padang, misalnya, mencatat nilai ekspor hasil perikanan daerah itu sepanjang Maret 2021 sebesar Rp 2.907.349.326.
BACA JUGA: Pelni Larang Ceramah dan Copot Pejabatnya, Bang Saleh: Kesannya Ada Kesalahan Besar
"Dengan catatan neraca perdagangan yang cenderung membaik oleh kontribusi positif sektor pertanian dan perikanan, Indonesia berpeluang menjadi negara agrodollar jika kedua sektor riil ini dijadikan core industri nasional," ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Sultan juga mendorong insentif fiskal yang banyak diobral kepada pelaku usaha sektor jasa dan manufaktur, sebaiknya diprioritaskan ke sektor pertanian dan perikanan berikut industri pengolahannya.
Terlebih lagi serapan tenaga kerja yang tinggi pada kedua sektor rill itu akan memberikan kontribusi positif bagi agenda pemulihan ekonomi nasional.
"Kami sangat berharap agar semua sumber daya dan insentif fiskal pemerintah bisa diarahkan ke sana. Atau kita akan kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Hanya dibutuhkan sedikit political will dan konsistensi dari semua pihak terutama pemerintah," ucap senator muda asal Bengkulu itu.
Diketahui, pemerintah telah memberikan insentif fiskal berupa kelonggaran pinjaman dan pembiayaan bagi sejumlah korporasi sebagai strategi pemulihan ekonomi nasional.
Pelonggaran atas ketentuan tata kelola penjaminan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam